Salin Artikel

Kala Logo Dewan Pers Dicatut untuk Sumbangan Gelap Hari Pers Nasional...

JAKARTA, KOMPAS.com — Persiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-70 yang digelar 5-10 Februari 2018 silam di Padang, Sumatera Barat cukup membuat repot Dewan Pers.

Mereka bukan disibukkan dengan penyusunan kegiatan, melainkan karena ada berbagai laporan kalau logo Dewan Pers dan kop surat HPN dicatut oleh sejumlah orang di dalam bentuk proposal.

Proposal serta permintaan uang dan fasilitas dari sejumlah orang itu mengatasnamakan organisasi profesi wartawan, perusahaan pers, organisasi, ataupun individu. Tercatat ada lima laporan yang diterima langsung Ketua Dewan Pers saat itu, Yosep Adi Prasetyo.

Yosep, yang akrab disapa Stanley, menilai hal itu modus lama yang dilakukan berulang-ulang. Biasanya pelaku membuat semacam proposal sendiri lalu meminta agar perusahaan dan pemda bisa membiayai keberangkatan mereka ke acara Hari Pers Nasional (HPN) di Padang.

Permintaan bantuan itu ditujukan kepada sejumlah perusahaan dan pemerintah daerah.

”Ini sebenarnya permintaan uang karena tidak ada pertanggungjawaban. Bahkan, di beberapa kasus ada oknum yang tidak jadi berangkat, tetapi hanya mengambil uangnya,” kata Stanley, Rabu (31/1/2018), di Jakarta.

Untuk menghindari upaya- upaya penipuan, saat itu Stanley langsung menerbitkan surat imbauan Nomor 36/DP/K/I/ 2018 tanggal 26 Januari yang isinya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan bantuan, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun yang mungkin diajukan organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan. Adapun semua bentuk bantuan dan sponsorship hanya dilakukan melalui Panitia HPN secara resmi.

Berita ini sudah tayang di surat kabar Kompas pada 1 Februari 2018 dengan judul: Logo Dewan Pers Disalahgunakan

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15104031/kala-logo-dewan-pers-dicatut-untuk-sumbangan-gelap-hari-pers-nasional

Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke