Gagalkan Penyelundupan, TNI AL Sebut Ada PMI Ilegal yang Sengaja Menyelam Lumpur untuk Jangkau Kapal

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut bersama aparat kepolisian berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 34 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Perairan Batubara, Sumatera Utara, Senin (7/2/2022).

Dari 34 calon PMI ilegal itu, 30 orang di antaranya kedapatan harus menyelam lumpur untuk bisa menjangkau kapal yang hendak membawa mereka menuju Malaysia.

Upaya penggagalan itu berawal ketika Bintara Pembina Potensi Maritim Pos TNI AL Tanjung Tiram menerima informasi terkait rencana keberangkatan PMI ilegal melalui jalur pelabuhan tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram.

"Kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan berhasil menangkap empat orang diduga pekerja migran Indonesia (PMI) illegal," ujar Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Aan Sebayang dalam keterangan tertulis, Senin.

Usai mengamankan keempatnya, TNI AL selanjutnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengembangkan kasus ini. 

Upaya koordinasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yang diduga membawa PMI ilegal menuju Malaysia.

Dari hasil pengejaran, petugas mendapati 30 calon PMI lain di atas kapal motor (KM) Kayla. Mereka kedapatan berlumuran lumpur setelah terpaksa harus berenang melewati lumpur untuk bisa naik ke KM Kayla.

Saat ini Kapal KM Kayla telah ditambatkan di Posal Tanjung Tiram dalam pengawasan TNI AL. Sedangkan 34 calon PMI ilegal diserahkan kepada pihak kepolisian guna pendataan.

Sementara itu, Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Arsyad Abdullah mengapresiasi penggagalan penyelundupan ini.

Ia memastikan bahwa Koarmada I akan terus melakukan patroli untuk mencegah keluar masuknya PMI ilegal.

"Patroli akan dilaksanakan secara terus menerus terutama pada wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi jalur keluar masuk melalui jalur tikus," katanya.

"Baik itu berupa komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba serta penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah kerja Koarmada I, yang mana sesuai dengan kebijakan Kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono," imbuh dia.