Pertanyakan Prioritas Pemerintah, Inisiator Ungkap Alasan Galang Petisi Tolak IKN Nusantara

Reza mengungkap alasan ia bersama 44 tokoh lainnya menggalang petisi melasi situs change.org. Ia mengungkit soal wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yang sudah ada sejak zaman Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

"Sebagai penggemar bacaan karya maupun tentang Bung Karno, mudah-mudahan saya cukup tahu tentang gagasan terkait pemindahan IKN. Sebagai sebuah wacana, menarik dibahas," ungkap Reza Indragiri dalam perbincangan dengan Kompas.com, Senin (7/2/2022).

"Tapi apakah pemindahan IKN itu harus direalisasikan saat ini juga?" lanjut Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.

Dalam petisi yang diprakarsai oleh Narasi Institute itu disebutkan, pembangunan ibu kota negara baru di saat seperti ini tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Para inisiator juga beranggapan proyek IKN akan berdampak terhadap dampak lingkungan serta perekonomian negara.

"Deskripsi di change.org jelas menjawab bahwa bukan sekaranglah momen yang tepat untuk itu. Alhasil, memang ada pertanyaan serius terkait sense of priority bahkan sense of urgency pemerintah dan DPR terkait pemindahan IKN tersebut," tutur Reza.

Ahli psikologi forensik itu pun juga punya alasan pribadi ikut dalam petisi penolakan pembangunan IKN Nusantara. Menurut Reza, prioritas yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk memenuhi kesejahteraan dasar masyarakat.

"Saya sekeluarga mengunjungi kitabisa.com saban pagi dan sore. Ada empat bidang yang paling kami berikan perhatian: penyediaan infrastruktur mendasar, bantuan medis bagi anak sakit, pelestarian lingkungan dan satwa, serta bantuan sosial," terang dia.

Reza meyakini, solusi persoalan-persoalan tersebut harus lebih diprioritaskan ketimbang pembangunan ibu kota negara baru, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian rakyat.

"Jadi, kita bikin kitabisa.com kosong melompong dululah, baru kemudian pindahkan IKN. Alasan enteng untuk sebuah persoalan berat," tegas Reza.

Per pukul 8.25 WIB hari ini, petisi berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" sudah ditandatangani 11.105 orang.

Petisi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, DPD RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa tokoh nasional lain yang menjadi inisiator petisi ini di antaranya adalah matan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.

Selain itu ada juga nama Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono yang mendukung petisi tersebut.

Kemudian, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga ekonom senior, Faisal Basri.

Para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung gerakan menolak IKN Nusantara agar Presiden Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan.

"Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat. Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara," tulis inisiator dalam petisi.

Sementara itu Busyro mempersoalkan UU IKN yang baru saja disahkan.

"Saya satu komitmen nilai dengan mereka untuk tegas bersikap yang memihak rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses-proses politik pengesahan Undang-Undang IKN," ujar Busyro, melalui keterangan tertulis, Sabtu, (5/2/2022).