Salin Artikel

UPDATE 2 Februari: Sebaran 17.895 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan penambahan 17.895 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus baru itu tersebar di 33 provinsi.

Maka, hingga Rabu (2/2/2022), total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.387.286.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta sebanyak 9.132 kasus. Kemudian, disusul Jawa Barat dengan 3.739 kasus dan Banten dengan 2.451 kasus.

Sementara itu, secara kumulatif, kasus sembuh dari Covid-19 bertambah 5.110, sehingga totalnya menjadi 4.148.804 kasus.

Kemudian, ada penambahan 25 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 144.373 jiwa.

Berikut ini sebaran penambahan kasus baru Covid-19 pada hari ini.

1. DKI Jakarta: 9.132 kasus

2. Jawa Barat: 3.739 kasus

3. Banten: 2.451 kasus

4. Bali: 771 kasus

5. Jawa Timur: 565 kasus

6. Jawa Tengah: 387 kasus

7. DI Yogyakarta: 142 kasus

8. Sumatera Utara: 113 kasus

9. Kalimantan Selatan: 71 kasus

10. Kalimantan Timur: 54kasus

11. Lampung: 51 kasus

12. Papua: 50 kasus

13. Sulawesi Selatan: 39 kasus

14. NTB: 37 kasus

15. Riau: 36 kasus

16. Sumatera Selatan: 32 kasus

17. Kalimantan Barat: 32 kasus

18. Papua Barat: 29 kasus

19. Bangka Belitung: 27 kasus

20. Kepulauan Riau: 21 kasus

21. NTT: 20 kasus

22. Maluku: 19 kasus

23. Bengkulu: 13 kasus

24. Kalimantan Tengah: 12 kasus

25. Sumatera Barat: 10 kasus

26. Sulawesi Tenggara: 10 kasus

27. Sulawesi Utara: 9 kasus

28. Aceh: 7 kasus

29. Jambi: 7 kasus

30. Gorontalo: 3 kasus

31. Maluku Utara: 3 kasus

32. Sulawesi Tengah: 2 kasus

33. Sulawesi Barat: 1 kasus

Total: 17.895 kasus

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/18201901/update-2-februari-sebaran-17895-kasus-baru-covid-19-tertinggi-di-dki

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke