Cegah Jatuhnya Korban Jiwa Saat Pemilu, Perludem Minta Manajemen Teknis Ditata Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu memperhatikan sejumlah hal teknis agar Pemilu 2024 berjalan lancar dalam artian tidak menimbulkan korban jiwa.

Titi menyarankan agar manajemen teknis Pemilu 2024 ditata ulang. Sehingga, tidak menambah beban kerja para petugas terkhusus Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Sangat mendesak agar kita menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan, khususnya KPPS agar lebih proporsional," kata Titi dalam diskusi Gelora Talks bertajuk "Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan", Rabu (2/2/2022).

Untuk mengantisipasi hal-hal buruk di Pemilu 2024 terjadi, Titi menawarkan dua hal yang dapat dipertimbangkan penyelenggara Pemilu.

Pertama, optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurai beban kerja petugas saat pemilu berlangsung.

"Penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara untuk salinan bagi para pihak," jelasnya.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, petugas merasa kesulitan hingga kelelahan akibat terlalu lamanya menyalin hasil ke dalam formulir C1 salinan.

Padahal, kata Titi, salinan yang harus dicatat oleh petugas bahkan sampai ratusan lembar jumlahnya.

Kendati demikian, ia menilai tawaran itu perlu melibatkan sejumlah dukungan agar terwujud.

"Seperti dukungan kerangka hukum yang kuat, anggaran yang memadai, perangkat dan infrastruktur teknologi informasi yang aman, serta uji coba berulang, tidak bisa secara instan," ungkapnya.

Selain penggunaan teknologi, Titi juga meminta agar pelatihan bimbingan teknis (bimtek) dan penguatan kapasitas petugas pemilihan dilakukan lebih intensif dan menyeluruh.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kompas.com, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu.

Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

"Ini yang banyak dijadikan diskusi di publik tentang jumlah petugas yang meninggal dan petugas yang sakit. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita," kata Arief dalam acara Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Menurut dia, beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.