Salin Artikel

Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku partainya enggan mencampuri kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih calon kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Ali menegaskan bahwa partainya tidak merekomendasikan siapapun nama dari kader partai untuk dicalonkan sebagai kepala otorita.

"Nasdem tidak merekomendasi orang, karena ketua umum kami tahu batasan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR itu menyampaikan hal tersebut ketika ditanya sikap PDI-P yang sudah merekomendasikan kepada Jokowi atau mengadakan dialog terkait sosok calon pengisi jabatan pemimpin IKN.

Dia menegaskan, Nasdem tidak akan merekomendasikan kader partainya.

Namun, ia tak memungkiri bahwa kader partainya pun juga ada yang mumpuni dan memenuhi klasifikasi sebagai Kepala Otorita IKN.

"Walaupun di Nasdem banyak kader yang punya kapasitas contoh seperti Enggartiasto Lukita (mantan Menteri Perdagangan), beliau mantan ketua REI (Real Estate Indonesia), mantan anggota DPR RI, tetapi Nasdem tidak akan merekomendasi nama," tegasnya.

Menurutnya, Jokowi sebagai presiden lebih memahami siapa sosok yang tepat mengisi jabatan Kepala Otorita IKN.

"Itu kewenangan presiden. Pak presiden lebih tahu orang yang memenuhi kriteria," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini Jokowi dalam proses dialog dengan Megawati mengenai nama-nama yang pantas dicalonkan sebagai kepala otorita IKN.

Hasto mengemukakan hal itu terkait mencuatnya wacana bahwa Kepala Negara memilih Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok untuk memimpin IKN.

Ia menjelaskan, Ahok dinilai sesuai dan memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/18080151/enggan-rekomendasikan-nama-calon-pemimpin-ikn-nasdem-ketum-kami-tahu-batasan

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke