Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Seperti diketahui, Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani 3 perjanjian yaitu soal penataan kembali flight information region (FIR), ekstradisi buronan, dan DCA. Ketiga perjanjian ini menjadi satu paket yang harus berjalan secara paralel.

Pemerintah Indonesia di tahun 2007 telah membuat perjanjian yang sama. Saat itu, Pemerintah Indonesia yang berada di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggagas paket perjanjian yang sama.

Namun akhirnya, perjanjian tersebut tidak diratifikasi oleh DPR RI. Sebab, Singapura rupanya masih enggan memenuhi kesepakatan mengenai ekstradisi yang dapat memulangkan buronan-buronan Indonesia beserta aset-asetnya.

Indonesia pun akhirnya menolak untuk menjalankan kesepakatan DCA yang salah satu poinnya adalah mengizinkan militer Singapura menggelar latihan di wilayah teritori Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Marsekal (Purn) Agus Supriatna saat masih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

"Kesepakatannya kan jadi satu dengan ekstradisi, Singapura belum setujui ya kita juga nggak setuju. Segitu kerasnya. Kami ingin jadi satu dengan ekstradisi sehingga belum ada ratifikasi (Defense Cooperation Agreement)," ujar Agus Supriatna di Istana Kepresidenan, Selasa (8/9/2015), seperti dikutip dari Kompas.com.

DCA yang mengatur mengenai Military Training Area (MTA) itu 'dikejar' oleh Singapura agar angkatan militernya bisa latihan pesawat tempur di ruang udara Indonesia.

Hal itu lantaran Singapura hanya memiliki wilayah teritori udara yang kecil sehingga perlu 'menumpang' Indonesia, di area-area yang berbatasan dengan wilayahnya.

Kerjasama peminjaman tempat latihan pesawat tempur ini sudah pernah dilakukan oleh Indonesia dan Singapura di era pemerintahan Presiden Soeharto.

Perjanjian dibuat tahun 1995 untuk durasi 5 tahun yang kemudian disahkan melalui Keppres Nomor 8 Tahun 1996 tentang "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Military Training in Areas 1 and 2".

Namun karena dianggap lebih banyak merugikan Indonesia, kesepakatan tidak dilanjutkan setelah diberlakukan dalam 5 tahun. Hingga kemudian, kesepakatan yang sama mulai dibicarakan kembali melalui draft DCA tahun 2007.

Hanya saja DPR tak mengesahkan DCA itu dalam proses ratifikasi. Kemudian kesepakatan tersebut diaktualisasikan lewat perjanjian yang baru diteken beberapa hari lalu dan diakui Menhan Prabowo Subianto merupakan kesepakatan yang sama dengan tahun 2007 itu.

"Dia (Prabowo) mengakui bahwa ini dokumennya sama dengan yang 2007 dan dia memahami ini kebutuhan politik dan dia hanya concern di wilayah DCA dia," kata Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Politikus PDI-P itu juga mengaku terkejut pemerintah melanjutkan kesepakatan tahun 2007, termasuk dengan memberi izin Singapura menggunakan ruang udara Indonesia berlatih pesawat tempur.

"Kenapa kamu barter sama military training area, kenapa kamu kasih kesempatan untuk melakukan exercise di wilayah udara, laut kita," ungkap dia.

Effendi khawatir, kesepakatan ini akan mengancam kedaulatan negara. Apalagi dalam perjanjian DCA, Singapura diperbolehkan menggelar latihan militer bersama pihak ketiga di wilayah Indonesia.

"Pihak Singapura minta menggunakan military training area-nya bukan hanya dia sendiri lho, dia bisa menggunakan untuk latihan bersama lho. Masya Allah gua bilang," tutur Effendi.

Barter DCA-ekstradisi dipersoalkan DPR

Dilansir Kompas.id, Effendi Simbolon menilai substansi paket kerja sama Indonesia-Singapura mengancam kedaulatan negara. Menurut dia, pemulangan kembali buronan yang kabur ke Singapura tidak sebanding jika ditukar dengan urusan pertahanan Indonesia.

”Keberatan kami itu sulit dijawab pemerintah. Kenapa kamu barter dengan military training area. Kenapa urusan ekstradisi, (mengejar) buron-buron itu kok digadaikan dengan ’kedaulatan’ kita?,” ujar Effendi.

Effendi pun menyebut, paket kerja sama Indonesia-Singapura soal DCA, FIR, dan ekstradisi menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kamis (27/1) kemarin.

Dalam rapat itu, ia meminta penjelasan pemerintah soal kesepakatan yang baru saja diteken sebab tidak ada substansi yang berbeda dengan perjanjian yang dilakukan kedua negara pada 2007.

”Itu menjadi sejarah. Kok di zaman ini dokumen yang sama, persyaratan yang sama, semua kondisi yang sama, kok ditandatangani. Ada apa sih? Ini menjadi pertanyaan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri,” tutur Effendi yang menyebut Prabowo tak bisa menjawab pertanyaan Komisi I DPR terkait hal ini.

Oleh karena itu, Komisi I berencana menggali lebih lanjut persoalan tersebut dalam rapat kerja pada Senin (31/1/2022). Menurut Effendi, DPR juga akan mengagendakan rapat lintas komisi untuk meminta penjelasan dari anggota tim negosiasi yang menyepakati perjanjian kerja sama dengan Singapura.

Anggota tim negosiasi itu di antaranya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pertahanan.

Selain itu, DPR juga akan mengikutsertakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dalam rapat.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pemberian izin militer Singapura untuk berlatih di wilayah Indonesia, seperti tertuang dalam DCA yang baru kembali disepakati, tak akan mengancam kedaulatan negara.

"Sama sekali tidak (membahayakan kedaulatan). Kita sudah latihan dengan banyak negara kok di wilayah kita. Sering kita latihan dengan banyak negara dan, secara tradisional mereka juga butuh latihan di situ," tukas Prabowo selepas Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Kamis (27/1/2022).

(Penulis: Sabrina Asril, Kurnia Yunita Rahayu. Editor: Bayu Galih, Anita Yossihara)