Salin Artikel

KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

Ngabalin menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah tidak ada kepentingan politik pada 2024.

"Tidak ada (kaitannya). Tidak ada lagi. Presiden Jokowi itu, sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Kepentingan politik apa lagi yang dari Pak Jokowi. Orang 2024 sudah selesai. Terus pertimbangan politik apa? Tidak ada," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (26/1/2022).

Menurut Ngabalin, pertimbangan yang paling terpenting adalah pemimpin IKN nantinya harus berpengalaman, berintegritas tinggi dan tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

Oleh karenanya, lanjut Ngabalin, Presiden Jokowi telah menunjuk tim kecil yang bertugas memberikan evaluasi dan masukan soal kandidat calon Kepala Badan Otorita IKN.

Namun, menurutnya kerja tim tersebut bukan untuk menyeleksi kandidat yang ada.

"Ada tim kecil yang Bapak Presiden tunjuk. Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi. Tapi paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan," jelasnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi yang akan menentukan sendiri siapa Kepala Badan Otorita IKN.

Sebab dalam konteks ini presiden punya hak prerogatif berdasarkan Undang-undang (UU) IKN.

"Kan jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Itu hak prerogatif presiden. UU (IKN) menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden punya pertimbangan," ungkap Ngabalin.

"Ya presiden yang punya kewenangan memilih, menetapkan. Kan begitu perintah UU. Tidak boleh tidak. Harus terima. Kecuali dia punya kewenangan. Kan Kewenangan mutlak ada pada presiden," tegasnya.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada 19 Januari 2022, Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah kriteria soal sosok yang berpeluang menjadi kepala Badan Otorita IKN.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, kriteria yang disebutkan Jokowi yakni yang punya latar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Lalu, saat ditanya lebih lanjut apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya.

Adapun tiga ciri itu saat ini ada dalam pada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Selain sudah berpengalaman memimpin daerah, pria yang akrab disapa Emil itu juga dikenal sebagai ahli bangunan dan tata kota.

Beberapa contoh bangunan yang pernah didesainnya antara lain Museum Tsunami di Banda Aceh, Marina Bay Waterfront Masterplan di Sigapura.

Selain Emil, ada empat nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi calon Kepala Badan Otorita IKN.

Keempatnya yakni Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Dirut PT Wijaya Karya, Tumiyana.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/16300271/ksp-pemilihan-pemimpin-ikn-tak-ada-kaitan-dengan-pemilu-jokowi-sudah-tidak

Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke