Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

Menurut Saan juga, Kepala Badan Otorita IKN harus dapat memastikan IKN terwujud, sehingga tidak menjadi proyek mangkrak.

Saan menuturkan, posisi Kepala Otorita IKN sejajar dengan menteri.

Sementara, lanjutnya, tugas Kepala Otorita IKN meliputi menyiapkan, membangun, dan menyelenggarakan pemerintahan di IKN.

"Yang namanya Otorita IKN itu adalah penyelenggara pemerintahan. Cuma posisinya saja setara dengan kementerian, setara dengan menteri," tuturnya.

Saan pun mengungkapkan, nantinya bakal ada representasi politik IKN Nusantara di DPR. Ia mengatakan, akan ada anggota dewan dari daerah pemilihan di IKN.

"Nanti dia ada dapil DPR RI sendiri. Jadi ada dapil IKN. Nanti ada DPD RI perwakilan daerah situ," ucapnya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menyebutkan sejumlah kriteria soal sosok yang berpeluang menjadi kepala Badan Otorita IKN.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.id, kriteria yang disebutkan Jokowi yakni yang punya latar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Lalu, saat ditanya lebih lanjut apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya.

Tiga ciri itu saat ini ada dalam diri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selain sudah berpengalaman memimpin daerah, pria yang akrab disapa Emil itu juga dikenal sebagai ahli bangunan dan tata kota.

Beberapa contoh bangunan yang pernah didesainnya antara lain Museum Tsunami di Banda Aceh, Marina Bay Waterfront Masterplan di Sigapura. Selain Emil, ada empat nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi calon Kepala Badan Otorita IKN.

Empat orang itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Dirut PT Wijaya Karya, Tumiyana.