Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko, akhirnya dicopot sementara dari jabatannya.

Hal ini imbas dari dugaan suap yang diterima Riko dari istri seorang bandar narkoba.

Riko dicopot dari jabatannya sejak Jumat (21/1/2022). Pencopotan ini berlaku sementara untuk kebutuhan pemeriksan.

“Untuk sementara Kombes Riko Sunarko ditarik ke Polda Sumut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

Ramadhan mengatakan, Kombes Riko dicopot karena diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Sebagaimana yang pernah disampaikan Kapolda Sumut, ada permasalahan dalam bidang kepemimpinan dan pengawasan yang terjadi di Polrestabes Medan oleh Riko terhadap bawahannya.

“Sehingga patut dipersangkakan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) point a Perkap Nomor14 tahun 2011,” ujar Ramadhan.

Untuk sementara, posisi Kapolrestabes Medan diisi oleh pelaksana harian (Plh) yakni Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara (Sumut) Kombes Armia Fahmi.

Terungkap di persidangan

Nama Riko Sunarko terseret dalam kasus ini setelah terungkap dalam persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Bripka Ricardo di Pengadilan Negeri Medan pada 12 Januari lalu.

Dalam sidang agenda keterangan saksi itu, Ricardo mengaku menerima suap dari istri bandar narkoba sebanyak Rp 300 juta.

Ricardo mengaku membagikan uang tersebut kepada atasannya. Ricardo juga mengungkap bahwa dirinya diperintahkan oleh Riko menggunakan Rp 75 juta dari uang suap untuk membeli sepeda motor.

Motor itu kemudian diberikan ke anggota Koramil 13 Percut Sei Tuan yang berjasa menggagalkan peredaran ganja.

Dalam persidangan itu, Bripka Ricardo tidak hanya menyebut nama Kapolrestabes Medan, tetapi juga mengungkap nama-nama petinggi polisi lainnya yang diduga ikut menerima suap.

Bantah tuduhan

Riko sendiri sempat memberi tanggapan atas kesaksian Ricardo. Ia membantah tuduhan Ricardo yang menyebut bahwa dirinya membeli sepeda motor memakai uang suap.

"Mana ada, mana ada. Enggak ada ah," ungkapnya, dikutip dari Tribunmedan.com, Rabu (12/1/2022).

Riko mengklaim, pemberian motor ke anggota Koramil 13 Percut Sei Tuan tidak ada hubungannya dengan uang suap dari istri gembong narkoba.

"Itu kan kasus (suap) akhir Juni (2021). Kita pemberian motor kan awal Juni. Tanggalnya aja udah lain. Enggak mungkin kita pakai itu," jelasnya.

Sementara, melansir Kompas TV, Riko menyampaikan bahwa dirinya membeli sendiri sepeda motor itu dan sudah dibayar lunas.

“Konon masalah motor, ini saya pesan sendiri dan sudah dibayar lunas. Tak ada masalah. Harganya pun bukan Rp 75 juta, melainkan Rp 10 juta saja itu. Motor bebek itu, manual,” tuturnya.

Awal perkara

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, 17 Januari 2022, kasus ini berawal saat Matredy Naibaho, anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan, mendapatkan informasi terkait keberadaaan bandar narkoba bernama Jusuf alias Jus.

Dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Oloan Siahaan, Matredy bersama Dudi Enfi (Ketua Tim), Ricardo Siahaan dan Marjuki Ritonga melakukan penggeledahan di rumah Jus.

Saat penggeledahan, mereka diterima istri Jusuf, Imayanti, dan disaksikan kepala lingkungan setempat.

Dari penggeledahan, petugas menemukan koper berisi uang Rp 650 juta dari atas plafon kamar Jusuf.

Kemudian, barang itu dibawa para petugas tanpa dilengkapi Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Berita Acara Penyitaan.

Namun, tas berisi uang itu bukannya dibawa ke Polrestabes Medan, tetapi justru dibagi-bagi ke sejumlah petugas yang terlibat penggeledahan.

Dari pembagian itu, diduga Matredy mendapatkan Rp 200 juta, Ricardo Siahaan mendapat Rp 100 juta, Dudi Efni Rp 100 juta, Marjuki Ritonga Rp 100 juta dan Toto Hartono Rp 95 juta dan dipotong uang posko Rp 5 juta.

Namun, kasus itu dihentikan penyelidikan perkaranya karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan Nomor: Surat Perintah/Lidik/183-a/VI/Res.4.2/2021 Res Narkoba tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Oloan Siahaan.

Kemudian, pada 23 Juni 2021, Imayanti melalui anaknya, Rini Susanti membuat laporan ke Polda Sumut bahwa petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan yang dipimpin Dudi Efni saat melakukan penggeledahan telah melawan hukum karena mengambil uang dari tiga buah tas milik Jusuf dan Imayanti.

Atas perbuatannya, para anggota polisi itu menjadi terdakwa dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 atau Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Sementara, dalam kesaksiannya pada sidang Kamis (6/1/2022) di Pengadilan Medan, Matredy mengatakan bahwa mantan Kanit Satu Res Narkoba Polrestabes Medan AKP Paul Simamora menerima uang Rp 350 juta dari terduga bandar narkotika Imayanti usai diamankan.

Uang itu dsebut-sebut sebagai tebusan agar Imayanti dapat bebas usai di rumahnya didapati sabu serta buku catatan penjualan sabu.

Hal itulah kata Matredy membuat mereka berani untuk membagikan uang Rp 600 juta hasil penggeledahan rumah Imayanti yang tak dilaporkan ke kantor usai penggeledahan.

Kapolri angkat bicara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun sempat angkat bicara atas kasus ini. Ia mengaku berkomitmen untuk mengusut dugaan suap tersebut.

"Yang jelas kalau kaitannya dengan pelanggaran anggota, saya tidak pernah berubah. Kita komit. Semuanya akan kita cek. Kita periksa,” kata Sigit di Bali, Sabtu (15/1/2022), dikutip dari Kompas TV.

Sementara, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, dirinya telah membentuk tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mendalami keterangan Bripka Ricardo terkait keterlibatan Riko.

"Saat ini tim sedang bekerja dan kita tunggu hasilnya," sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi, Sabtu.