Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri tak habis pikir, pemerintah akan menggunakan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk megaproyek ibu kota negara (IKN) baru.

"PEN lho ini. Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari Covid-19? Ya tidak bisa," tegas Faisal kepada Kompas TV dikutip pada Jumat (21/1/2022).

Faisal menjelaskan, saat ini ada 52,8 persen penduduk Indonesia yang statusnya ekonominya tidak aman.

Itu artinya, separuh lebih penduduk Indonesia dalam keadaan miskin absolut, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin secara finansial.

Negara semestinya membangun untuk menyelamatkan penduduknya, meningkatkan harkat dan martabatnya, dan melindungi segenap tumpah darah.

Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, pembangunan ibu kota baru tentu sama sekali tidak mendesak.

"Itu yang ada di depan mata, oleh karena itu (proyek) ibu kota (seharusnya) bisa ditunda," ujar Faisal.

Padahal, rezim Joko Widodo juga yang mengatur bahwa dana PEN hanya boleh dipakai untuk beberapa kepentingan fundamental, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam beleid itu, dana PEN diatur penggunaannya untuk, di antaranya, penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

"Mau bangun ibu kota tahun ini juga (tapi) dananya enggak jelas, baru akan dicari," kata Faisal mengkritik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pemindahan ibu kota tahun 2022 akan mencatut anggaran PEN.

Pemerintah sendiri menganggarkan dana PEN 2022 sebesar Rp 451 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Namun, Sri menyinggung potensi pemanfaatan PEN untuk megaproyek IKN.

"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani.