Salin Artikel

Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem Robert Rouw menolak wacana kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line sebesar Rp5.000.

Hal itu dinilai bakal membebani dan memberatkan kehidupan masyarakat yang menggunakan transportasi tersebut.

"Kalau itu (kenaikan tarif) dilakukan berarti pemerintah tidak punya rasa peduli terhadap masyarakat. Ekonomi masyarakat baru mau tumbuh, sudah mulai usaha, mulai kerja. Eh, tiba-tiba dikasih begini, kan kurang tepat lah," kata Robert dalam keterangannya, Rabu (19/1/2022).

Menurut Robert, beban kehidupan masyarakat sudah sangat berat akibat pandemi Covid-19.

Belum lagi berbagai harga kebutuhan pokok seperti minyak, beras, kemudian harga gas mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, ia menilai sangat tidak tepat waktunya jika pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif KRL.

"Tidak pantaslah dinaikkan pada saat ini. Jika situasi lebih baik lagi, daya beli masyarakat tumbuh dan meningkat baru kemungkinan dinaikkan," saran Robert.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Komisi V DPR bakal memanggil Kemenhub untuk menjelaskan dan memaparkan alasan menaikkan tarif KRL.

Hal itu untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan pada saat ini.

"Nanti kita akan ada pertemuan dengan Menteri Perhubungan minggu depan. Setelah bertemu PUPR, kita rapat dengan Menhub. Pada saat rapat nanti, kita akan mempertanyakan alasannya apa," ungkap dia.

Ia menambahkan, pada saat pertemuan itu, dirinya akan meminta kepada pemerintah khususnya Kemenhub untuk menunda kenaikan tarif KRL.

Robert menuturkan, seharusnya pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat pengguna KRL, bukan malah menaikan tarif.

"Pemerintah kan banyak menggelontorkan berbagai subsidi karena tahu kalau rakyat lagi susah dan perlu dibantu. Seharusnya disubsidi," usulnya.

Perlu diketahui, Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Arif Anwar mengatakan tengah mengkaji rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line yang berlaku April 2022.

Tarif KRL tersebut akan naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 Kilometer pertama.

Sementara, 10 Km selanjutnya bakal dikenakan penambahan biaya Rp1.000.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/15501001/tanggapi-wacana-tarif-krl-naik-anggota-dpr-tak-pantas-dinaikkan-saat-ini

Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke