Salin Artikel

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Permukiman Penduduk

Risma menjelaskan, pihaknya tengah melakukan kajian dan pemetaan bersama lembaga terkait.

Pasalnya, selain gempa bumi dan tsunami, beberapa kawasan di Kabupaten Pandeglang juga rawan erupsi gunung berapi Anak Krakatau.

"Permasalahannya ada beberapa titik yang bahayanya tidak hanya gempa. Ada tsunam, gunung (berapi), dan sebagainya. Karena itu semua harus dipetakan, mana daerah yang rawan gempa, rawan tsunami, kemudian mana yang rawan gunung berapi. Ini yang harus dipetakan, atau bila semuanya memenuhi, jalan satu-satunya relokasi," kata Risma usai meninjau dampak gempa di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/1/2022).

Bupati Pandeglang, Irna Nurulita mengatakan, secara keseluruhan, ada 24 kecamatan pesisir di Kabupaten Pandeglang. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya berada di zona merah yaitu Kecamatan Sumur, Carita, dan Labuhan.

Ketiga kawasan tersebut yang saat ini sedang didahulukan untuk dilakukan relokasi permukiman.

"Ini memang kami butuh duduk bersama pemerintah pusat. Jadi ada tiga kecamatan yang didahulukan untuk relokasi. Kami punya tiga lahan (untuk relokasi), namun kami harus koordinasi dengan (perusahaan) pelat merah, ada Perhutani kah, Taman Nasional Ujung Kulon kah. Lahannya ada," kata Irna.

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga menyerahkan bantuan senilai Rp 914,75 juta untuk penanganan korban gempa. Total nilai bantuan tersebut terdiri atas paket logisitik bencana, 2 unit genset, paket sembako 500 paket, dan paket permainan anak.

Wilayah Kecamatan Sumur, Pandeglang menjadi pusat gempa bermagnitudo 6,6 yang terjadi pada Jumat lalu.

Hingga hari ini pukul 09.00 WIB, BPBD Banten mencatat ada 2.531 rumah rusak, terdiri dari rusak ringan 1.618, rusak sedang 518, rusak berat 395 di wilayah itu.

Selain rumah, sejumlah bangunan umum juga rusak. Tercatat ada 51 sekolah, 16 puskesmas, 20 sarana ibadah, 4 kantor pemerintah, 3 tempat usaha mengalami kerusakan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/20130791/pandeglang-rawan-gempa-dan-tsunami-pemerintah-pertimbangkan-relokasi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke