Jaksa Agung Muda Militer Dilibatkan dalam Penyidikan Kasus Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, JAM-Pidmil akan mulai dilibatkan jika ditemukan unsur hukum koneksitas saat proses penetapan tersangka.

“Ada tahapan saat akan menentukan tersangka, kita akan gelar perkara berasma dengan JAM-Pidmil,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Menurut Febrie, sejak awal penyelidikan kasus ini, JAM-Pidmil juga sudah dilibatkan dan kerap menjadi rekan diskusinya.

Lebih lanjut, Febrie juga mengatakan, koordinasi dengan JAM-Pidmil juga dilakukan karena kasus itu terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Tentu ada saksi-saksi juga yang kita periksa dari rekan-rekan kita di TNI," ujarnya.

Selain itu, JAM-Pidmil Anwar Saadi menyebut akan mendalami pengusutan keterlibatan anggota TNI dalam kasus proyek satelit militer Kemenhan.

"Dugaan ini (keterlibatan anggota TNI) sejauh mana, nanti fakta hukum yang membuktikan hasil penyidikan dari fungsi pidana khusus. Kalau sudah demikian, baru kita koordinasikan lebih lanjut," ujar Anwar.

Adapun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan ada indikasi keterlibatan personel TNI dalam proyek satelit komunikasi pertahanan Kemenhan.

Andika mengaku sudah dipanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk diinformasikan soal adanya keterlibatan oknum TNI itu.

“Beliau (Mahfud) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum,” kata Andika di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan, proyek pengelolaan satelit yang ada di Kemenhan membuat negara menelan kerugian ratusan miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan Satelit Garuda-1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit.

"Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/1/2022).

Berdasarkan data sementara, Mahfud mengatakan potensi kerugian yang terjadi akibat kejadian ini mencapai sekitar Rp 800 miliar.