Salin Artikel

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Tinjau Ulang PTM 100 Persen

Adapun penambahan kasus baru Covid-19 diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 278.266 yang diambil dari 195.527 orang.

Sementara itu, sebanyak 793 kasus baru Covid-19 tersebut tersebar di 22 provinsi dan tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (478 kasus baru), Jawa Barat (89 kasus baru), Banten (54 kasus baru), Bali (26 kasus baru) dan Jawa Timur (23 kasus baru).

Satgas juga melaporkan, total kasus sembuh dari Covid-19 mencapai 4.117.347. Selain itu, total kasus kematian kini mencapai 144.155.

Selain itu, kasus aktif Covid-19 mencapai 7.388 setelah terjadi penambahan 403.

Peningkatan kasus 14 hari terakhir

Pemantauan Kompas.com, terhitung sejak 31 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022 atau 14 hari terakhir, laju kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Rata-rata kasus Covid-19 dalam 14 hari terakhir berada di angka 450.

Pada 31 Desember 2021 kasus Covid-19 tercatat 180 kasus, kemudian meningkat menjadi 274 kasus pada 1 Januari 2022.

Kemudian pada 2 Januari kasus Covid-19 menurun di angka 174 kasus, lalu kembali meningkat sebanyak 265 pada 3 Januari.

Kasus Covid-19 terus meningkat sebanyak 299 pada 4 Januari, 404 kasus pada 5 Januari, dan menembus 533 kasus pada 6 Januari.

Laju kasus Covid-19 terus mendekati angka 500 kasus hingga mencapai angka tertinggi 802 kasus pada 11 Januari, kemudian menurun di angka 646 pada 12 Januari dan kembali meningkat pada 13 Januari yaitu sebanyak 793 kasus.

Di samping itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Senin (10/1/2021), mencatat total kasus Covid-19 akibat varian Omicron mencapai 506.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 84 kasus merupakan transmisi lokal, kemudian sisanya dari pelaku perjalanan luar negeri.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, gelombang ketiga Covid-19 tidak bisa dihindari.

Ia memprediksi gelombang ketiga Covid-19 seiring dengan penularan Omicron akan terjadi sekitar 2-3 pekan mendatang atau awal Februari, terhitung sejak kasus pertama diumumkan.

Nadia memperkirakan, kasus Covid-19 di Indonesia nantinya akan meningkat sekitar 40.000-60.000 hingga awal Februari 2022.

"Kalau prediksi kasus omicron sepertinya para ahli masih prediksi, tapi mungkin bisa mencapai 40.000-60.000 total kasus Covid-19 pada awal Februari," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Nadia mengatakan, dalam situasi tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien.

"Kita akan mengkonversi tempat tidur di RS rujukkan Covid-19," ujarnya.

Evaluasi PTM 100 persen

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah meninjau kembali penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sejumlah wilayah di Indonesia.

Alasannya, pengawasan PTM masih lemah dan vaksinasi anak 6-11 tahun belum menyeluruh serta munculnya varian Omicron.

Kepala bidang advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menilai penerapan PTM 100 persen terburu-buru. Sebaiknya hal itu dilakukan secara bertahap.

"Misal, 50 persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," kata Imam dalam keterangan tertulis, Kamis.

“P2G berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen, khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” ujarnya.

Ia mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang menunda PTM 100 persen karena alasan vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/09125001/kasus-covid-19-terus-meningkat-tinjau-ulang-ptm-100-persen

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke