Jadi Tersangka KPK, Bupati Penajam Paser Utara Punya Harta Rp 36,7 Miliar

“KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id, Abdul Gafur membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) terakhir pada 26 Februari 2021 atau laporan periodik-2020 dengan kekayaan total Rp 36.725.376.07.

Dia tercatat memiliki 10 bidang lahan dan bangunan yang berada di Balikpapan dan Jakarta Barat senilai Rp 34.295.376.075.

Dalam LHKPN, kader Partai Demokrat ini juga memiliki empat kendaraan berupa tiga mobil dan satu sepeda motor senilai Rp 509.000.00.

Abdul Gafur juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.375.000.000, kas dan setara kas sebesar Rp 546.000.000. 

Nama Abdul Gafur Mas'ud kian mencuat setelah Presiden Joko Widodo memilih sebagian wilayah Kabupaten Penajem Paser Utara sebagai ibu kota baru.

Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan tersebut terpilih sebagai Bupati PPU Periode 2018-2023 dengan Wakilnya Hamdam.

Pria yang kini berusia 34 tahun itu lahir pada 7 Desember 1987 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia merupakan anak ke-8 dari pasangan H Mas'ud dan Hj Syarifah Ruwaidah Alqadri.

Abdul mengenyam pendidikan di SD 09 Margasari Balikpapan, MTs negeri 1 Balikpapan dan pernah menempa ilmu agamanya di Darunnajah Islamic Boarding School Ulujami Jakarta.

Pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMA Muhammadiyah 1 Samarinda. Kemudian dilanjutkan ke STIE APRIN Palembang mengambil jurusan S1 Ekonomi.

Di PPU itu juga melanjutkan pendidikannya dengan menempuh jenjang S2 di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.

Politisi partai Demokrat tersebut menikah dengan perempuan bernama Risna dan memiliki enam orang anak.

Abdul Gafur Mas'ud diamankan bersama 10 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu (12/1/2022).

Selain Bupati, KPK juga menetapkan Plt Sekda PPU Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro.

Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU, Jusman serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap yaitu Achmad Zuhdi alias Yudi.