Nadiem: Kemendikbud Ristek Masih Terus Terima Masukan soal Permendikbud PPKS

Nadiem mengatakan, semua masukan yang diterimanya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk semakin membuat lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan seksual.

“Sampai hari ini kami terus menerima masukan sebagai bahan pertimbangan kami ke depan bagaimana peraturan ini mendorong pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual,” kata Nadiem dalam acara survei SMRC yang dirilis secara virtual, Senin (10/1/2022).

Menurut Nadiem, Permendikbud 31/2021 itu telah dibuat melalui berbagai masukan dan proses yang panjang.

Setidaknya, ia menyebutkan, Permendikbud PPKS sudah didiskusikan selama 1,5 tahun. Ia juga mengatakan, pihaknya telah banyak melakukan diskusi internal dan ekstrenal yang melibatkan banyak pihak.

“Dan harmonisasi melibatkan perguruan tinggi, kementerian lembaga, dan jaringan masyarakat sipil yang biasa menerima laporan kasus, dan mendampingi korban kekerasan seksual,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nadiem mengaku setelah Permendikbud PPKS diterbitkan, banyak kampus langsung menindaklanjuti dan melakukan sosialisasi terhadap aturan tersebut.

Bahkan, ia juga menekankan, kampus di berbagai wilayah juga sudah mulai membentuk Satuan Tugas PPKS.

“Target selanjutnya, tahun ini semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki satgas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual,” imbuh dia.

Selanjutnya, Nadiem menyampaikan, sangat mendukung pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS).

Nadiem berharap RUU TPKS bisa menjadi landasan hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual.

Ia juga berharap rancangan ini dapat mencegah tindak kekerasan seksual di masyarakat.

“Sesuai yang disampaikan Pak Presiden, kami mendukung penyusunan RUU TPKS oleh DPR yang sampai hari ini prosesnya masih berjalan,” kata dia.

Permendikbud PPKS diterbitkan pada 31 Agustus 2021. Aturan ini dibuat agar menjadi landasan hukum bagi petinggi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Di dalam beleid ini yang dimaksud ranah kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi.

“Selama ini tidak ada payung hukum bagi pencegahan dan penindakan atas kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus kita,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam kepada Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Adapun dalam Pasal 5, setidaknya dicatat ada 21 bentuk kekerasan seksual yang secara tegas diatur dalam aturan tersebut.

Beberapa di antaranya berupa melakukan tindakan kekerasan seksual yang tidak mendapatkan persetujuan (consent) korban.

Kemudian, tindakan diskriminasi atau pelecehan yang berintensi seksual, baik melalui ujaran, tatapan, maupun virtual. Selanjutnya, tindakan memaksa serta memperdayai atau memanipulasi korban untuk melakukan aktivitas seksual hingga melakukan aborsi.