Salin Artikel

Menterinya Terjerat Korupsi, Kenapa Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Tetap Tinggi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai yang paling banyak dipilih jika pemilihan legislatif digelar saat ini.

Bahkan, dari 18 partai, hanya PDI-P yang mendapatkan suara lebih dari 20 persen.

Di posisi kedua ada Partai Gerindra, dan urutan selanjutnya ditempati Partai Golkar.

"PDI-P masih di peringkat pertama, Gerindra di peringkat kedua dengan Golkar selisihnya tidak signifikan," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Minggu (9/1/2022).

Dari hasil survei yang sama, hanya ada 8 partai yang memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Sisanya, 10 partai mendapat suara di bawah 3 persen, bahkan ada yang di bawah 1 persen. Berikut rinciannya:

  1. PDI-P: 26,4 persen;
  2. Partai Gerindra: 11,1 persen;
  3. Partai Golkar: 10,4 persen;
  4. Partai Demokrat: 8,7 persen;
  5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 6,8 persen;
  6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 5,3 persen;
  7. Partai Nasdem: 4,0 persen;
  8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 4 persen;
  9. Partai Amanat Nasional (PAN): 2,5 persen;
  10. Partai Persatuan Indonesia (Perindo): 2,0 persen;
  11. Partai Persatuan Pembangunan (PBB): 0,6 persen;
  12. Partai Hanura: 0,5 persen;
  13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 0,4 persen;
  14. Partai Ummat: 0,1 persen
  15. Partai Berkarya: 0,1 persen;
  16. Partai Gelora: 0,1 persen;
  17. Partai Garuda: 0,0 persen;
  18. Partai Keadilan Persatuan (PKP): 0,0 persen;
  19. Tidak tahu/tidak jawab: 16,9 persen.

Survei ini digelar selama 6-11 Desember 2021. Survei melibatkan 2.020 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

Elektabilitas tinggi meski banyak korupsi

Dalam berbagai survei, PDI-P, Gerindra dan Golkar memang umumnya menempati tiga posisi teratas partai dengan elektabilitas teratas.

Popularitas ketiga partai tersebut tetap tinggi meski sejumlah kader mereka terjerat kasus korupsi.

"Sejak Juli 2021 temuan survei kami memang menujukkan ketiga partai tersebut secara konsisten menempati posisi tiga besar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada Kompas.com, Senin (10/1/2022).

Dari PDI-P, sebutlah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Pada akhir 2020, Juliari tersandung suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 dan telah divonis penjara 12 tahun penjara.

Lalu ada Harun Masiku, yang menjadi buron KPK sejak awal 2020 karena terjerat kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Sementara, dari Partai Gerindra, ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia terjerat perkara suap ekspor benih losbter atau benur.

Pada pertengahan Juli 2021, Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kasus korupsi juga menjerat kader Partai Golkar. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham misalnya, pada April 2019 divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Suap itu Idrus terima ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Masih dari Partai Golkar, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin Azis Syamsuddin belum lama ini didakwa melakukan suap pengurusan perkara di KPK.

Jaksa menduga Azis memberi suap senilai Rp 3,6 miliar pada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan rekannya Maskur Husain. Hingga kini, persidangan perkara kasus Azis masih bergulir di pengadilan.

Terkait hal ini, Bawono Kumoro mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan elektabilitas partai tetap tinggi.

PDI-P misalnya, meraih elektabilitas tertinggi karena efek elektoral dari kinerja Presiden Joko Widodo.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden terus meningkat dalam 4 bulan terakhir.

Survei 6-11 Desember 2021 memperlihatkan angka kepuasan responden terhadap kerja Jokowi mencapai 71,4 persen. Sementara, yang tidak puas sebanyak 27,8 persen.

Sementara, lanjut Bawono, Partai Gerindra mendapat banyak dukungan karena soliditas pendukung Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Atau dengan kata lain efek elektoral atas dukungan terhadap Prabowo sebagai capres," ujarnya.

Bawono menambahkan, elektabilitas Golkar tetap tinggi lantaran partai berlambang pohon beringin itu telah memiliki konstituen cukup solid sebagai partai lama.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/10/12444341/menterinya-terjerat-korupsi-kenapa-elektabilitas-pdi-p-gerindra-dan-golkar

Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke