Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: Penanganan Pandemi, Keamanan, dan Keterbelahan Dikhawatirkan Jelang Tahun Politik

Hal tersebut terekam dalam survei Litbang Kompas terkini yang dirilis pada Senin (10/1/2022).

Selain itu, sebanyak 36,1 responden khawatir keamanan dan stabilitas juga rentan terganggu.

Kemudian, sebanyak 16,8 persen menyatakan kekhawatiran soal keterbelahan sosial yang semakin menguat menjelang pemilu.

Di tengah sejumlah kekhawatiran yang disampaikan responden terkait agenda pemilu yang akan berdampak pada kerja-kerja pemerintah, publik berharap pemerintah tetap fokus bekerja sesuai program kerjanya.

Terkait sejumlah pejabat dari pemerintah yang berpotensi memiliki agenda politik elektoral di pemilu 2024, muncul tiga kelompok responden yang meresposnya berbeda.

Kelompok pertama yaitu, mereka yang berharap pejabat negara tetap fokus bekerja tanpa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pilpres. Ada 55,2 persen responden yang masuk dalam kelompok ini.

Harapan ini disampaikan tanpa mengurangi hak-hak politik, khususnya kepada pejabat negara yang berpotensi maju di perhelatan Pemilu 2024.

Kelompok kedua terdiri dari 24,5 persen responden yang cenderung tidak terlalu khawatir. Bagi kelompok responden ini, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang, bekerja sebagai pejabat negara sekaligus melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemilih sah-sah saja.

Sementara itu, kelompok ketiga yang terdiri dari 18,2 persen responden berharap pejabat negara yang punya niat berkontestasi di Pemilu 2024 mengundurkan diri dari jabatannya agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan kepentingan elektoral di pemilihan presiden nanti.

Adapun mayoritas responden, yaitu sebanyak 71,9 persen meyakini 2022 menjadi momentum awal tahun politik dengan dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024.

Sebanyak 74 persen publik pun menilai 2022 ini sekaligus menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerjanya. Publik berharap agenda-agenda pemerintah tidak terganggu dengan perhelatan pemilu.

Survei dilakukan Litbang Kompas pada 20-22 Desember 2021. Ada 504 responden dari 34 provinsi yang diwawancara melalui telepon.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/10/10385331/survei-litbang-kompas-penanganan-pandemi-keamanan-dan-keterbelahan

Terkini Lainnya

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke