Wapres Minta Pemda Tuntaskan Persoalan Lahan Hunian untuk Penyintas Bencana di Palu

Ma'ruf mengungkapkan, salah satu masalah yang ditemui pemerintah adalah adanya sekelompok masyarakat yang mengeklaim status hak guna bangunan (HGB) pda lahan yang akan dibangun huntap.

"Saya kira Wali Kota dan Pak Gubernur itu akan menyelesaikan, memang klaim itu di mana-mana suka ada. Karena itu kita tunggu sampai akhir Februari, nanti mereka akan bernegosiasi dan menyelesaikan sesuai dengan tata aturan yang ada," kata Ma'ruf di Palu, Kamis (6/1/2022), dikutip dari keterangan video.

Dikutip dari keterangan pers, lahan Huntap Tondo II tersebut memiliki luas 65,30 hektar dengan jumlah 1.102 unit, tetapi hal itu belum dapat terealisasi karena status lahan yang belum sepenuhnya clean and clear.

Ma'ruf menuturkan, pemerintah daerah diberikan tugas untuk memastikan status lahan tersebut clean and clear paling lambat pada akhir Februari 2022 sehingga hunian tetap dapat segera dibangun.

Menurut Ma'ruf, tidak ada masalah dari segi pembiayaan untuk menyelesaikan pembangunan hunian tetap di sana.

"Kalau sekarang sudah clean and clear sudah bisa dibangun, bahkan dari kemarin-kemarin. Tetapi karena masih ada (masalah) dan masyarakat masih mengingingkan di situ, ya kita coba diberikan waktu," kata Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf menyebut, pemerintah juga sudah menyiapkan alternatif lokasi hunian tetap di Kelurahan Pombewe yang lahannya sudah siap digunakan.

Ia mengatakan, pemerintah merancang lokasi tersebut dengan fasilitas lengkap supaya para penyintas tidak kehilangan tempat usaha dan kegiatan ekonominya meski direlokasi.

"Tidak hanya permukiman tapi semacam smart village, artinya kampung yang ditata dan diberikan tempat-tempat kegiatan usahanya secara lengkap dan ini memang menjadi model yang kita lakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi daerah," kata dia.

Seperti diketahui, Sulawesi Tengah diguncang gempa bermagnitudo 7,4 pada 28 September 2018, disusul gelombang tsunami yang menerjang sejumlah daerah di Sulawesi Tengah.