Migrant Care Duga Ada Persoalan Tata Kelola Sehingga Banyak PMI Antre untuk Karantina di Wisma Atlet

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, ada masalah tata kelola. Sehingga, terjadi penumpukan orang yang mengantri di Bandara Soekarno Hatta untuk mendapatkan tempat karantina.

Penumpukan orang itu terungkap dari sebuah video yang menunjukkan antrean pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri. Video tersebut beredar pada Senin (20/12/2021) kemarin.

Ia pun mengungkapkan, pihak Migrant Care telah mendapat banyak aduan terkait PMI yang harus mengantri untuk mendapatkan tempat karantina di Wisma Atlet.

"Migrant Care banyak mendapat aduan terkait teman-teman pekerja migran yang harus antri mengular untuk karantina di Wisma Atlet. Bahkan mereka banyak yang dipalak untuk bayar sekian untuk bisa tanpa karantina, itu juga kita dampingi," ujar Anis kepada Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Persoalan tata kelola ini, menurut dia, terjadi antara Satgas Covid-19 dengan kementerian/lembaga terkait seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Seharusnya, pihak-pihak tersebut bisa menyediakan tempat karantina bagi PMI yang pulang ke Indonesia secara akuntabel, mudah diakses, serta transparan.

"Sehingga pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu bisa diantisipasi atau kalau terbukti harus diinvestigasi untuk efek jera atau tidak terulang. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan," jelas Anis.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, para pekerja migran yang pulang ke Indonesia sebagian besar telah kehilangan pekerjaan mereka.

Beberapa yang lain, kata dia, cuti namun tak bisa kembali bekerja karena sebaran virus corona varian Omicron yang tengah meluas.

"Jadi dalam kondisi sulit, jangan makin mempersulit teman-teman pekerja migran. Jadi menurut saya BP2MI penting untuk dievaluasi terkait hal ini karena mereka yang punya mandat untuk memastikan karantina yang dilakukan pekerja migran harus humanis, transparan, dan jauh dari aspek koruptif, pungli (pungutan liar), dan sebagainya," kata Anis.