Salin Artikel

Temuan Omicron di Indonesia, Puan: Jangan Sampai Setelah Natal dan Tahun Baru Ada Lonjakan Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah mitigasi usai ditemukannya varian Omicron di Indonesia.

Menurut dia, keputusan-keputusan mendesak itu perlu diambil agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada saat dan setelah Natal dan tahun baru.

"Sebaiknya pemerintah segera pertimbangkan untuk melakukan peraturan atau tata cara bagaimana mengatasi dan memitigasi," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Ketua DPP PDI-P itu mengingatkan pemerintah bahwa Natal merupakan perayaan yang digelar secara keagamaan.

Dia mewanti-wanti, agar pemerintah mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal yang buruk pada saat perayaan Natal.

"Jangan sampai pelaksanaan Natal dan tahun baru yang seharusnya memang dilaksanakan secara keagamaan sesuai dengan toleransi beragama dan tentu saja urusan ekonomi, namun jangan sampai setelah Natal dan tahun baru ada lonjakan Covid-19," harap Puan.

Di sisi lain, Puan menilai pemerintah sudah memiliki pertimbangan tertentu dalam mengatur pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.

"Saya meyakini bahwa pemerintah akan segera memberikan pertimbangan dan aturan-aturan lain terkait hal tersebut. Sejak awal saya meminta bahwa pandemi masih ada, covid masih ada, apalagi dengan varian baru Omicron," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan varian Omicron pada seorang pekerja kebersihan di RSDC Wisma Atlet, Jakarta.

Dari tiga petugas kebersihan yang sebelumnya terdeteksi positif Covid-19, salah seorang di antaranya dinyatakan terpapar varian Omicron.

Namun, setelah dilakukan tes polymerase chain reaction (PCR), saat ini petugas tersebut telah dinyatakan negatif Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/16/13371811/temuan-omicron-di-indonesia-puan-jangan-sampai-setelah-natal-dan-tahun-baru

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke