Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Namun, kita masih harus tetap waspada karena situasi belum tentu sudah benar-benar aman.

Pakar Epidemilogi Griffith University, Dicky Budiman menekankan bahwa kondisi penurunan kasus Covid-19 di Indonesia tidak selalu merefleksikan situasi yang ada.

Menurut pantauan WHO, Indonesia masih masuk kategori kelompok transmisi penularan komunitas (Kompas 15/11/2021).

Artinya, penularan Covid-19 masih ada dan kasusnya banyak terjadi di masyarakat yang sebagian besar belum terdeteksi.

Ini hanya akan menjadi fenomena gunung es dan bukan tidak mungkin lonjakan kasus positif akan terjadi.

Masalah lain, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih belum maksimal karena populasi masyarakat yang telah mendapatkan vaksin penuh baru berjumlah 34,5 persen.

Presentase penerima vaksin penuh tersebut masih jauh untuk mencapai herd immunity, yaitu sebesar 80 persen.

Mutasi virus bergerak cepat, prokes harus ketat

Alasan lain mengapa kita harus waspada adalah mutasi virus yang bergerak cepat. Setelah varian Beta dan Delta, belum lama terindentifikasi varian baru virus SARS-CoV-2 dari Afrika Selatan, yaitu varian B.1.1.529 atau dikenal dengan varian Omicron.

Pada 26 November 2021, WHO menetapkan varian Omicron sebagai salah satu variant of concern (VoC).

Varian tersebut menyebakan terjadinya peningkatan penularan dan angka kematian akibat Covid-19.

Dilansir dari laman resmi WHO, varian Omicron memang belum bisa dikatakan lebih menular dibandingkan varian lain, termasuk varian Delta.

Namun, jumlah kasus positif Covid-19 akibat tertular varian Omicron terus meningkat di Afrika Selatan dan telah menyebar ke beberapa negara seperti Bostwana, Hongkong, Israel, dan negara lain.

Meskipun varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia, bukan berarti penularan tidak mungkin terjadi.

Oleh karena itu, selain menutup akses perjalanan internasional yang dilakukan di level negara, penerapan protokol kesehatan di masyarakat harus diperketat untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Sekali lagi kita sepakat bahwa pandemi Covid-19, khususnya di Indonesia, belum selesai meskipun kasusnya sudah menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan.

Selain upaya kuratif, optimalisasi upaya preventif yang telah dilakukan selama ini harus terus digalakkan.

Jika terjadi permasalahan kesehatan, maka dampak buruk akan memengaruhi sektor-sektor penting lain seperti ekonomi, politik, sosial-budaya.

Hidup berdampingan dengan Covid-19

Merujuk pada hal ini, salah satu hal yang paling rasional adalah hidup berdampingan dengan Covid-19.

Salah satunya bisa dilakukan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan melalui Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 202.

Mengapa demikian? PPKM adalah pilihan yang paling masuk akal (meskipun dilematis) karena mempertimbangkan aspek sentral, salah satunya ekonomi.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang difokuskan secara total melawan Covid-19, berisiko tinggi terhadap lemahnya sektor-sektor lain.

Rita Damayanti, Ketua Umum Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI), dalam talkshow virtual memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 57 menjelaskan, permasalahan kesehatan akan berdampak buruk bagi perekonomian.

Sementara ekonomi adalah salah satu sumber daya utama masyarakat untuk bertahan hidup. Menurut dia, tidak ada perbaikan ekonomi tanpa memperhatikan kesehatan.

Oleh karena itu, pesan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terkait 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, menghindari kerumuman) dan melakukan vaksin harus terus digalakkan.

Saat ini kita dalam situasi hidup berdampingan dengan virus.

Strategi mengoptimalkan kepatuhan prokes

Salah satu urgensi untuk tetap mempertahankan protokol kesehatan di Indonesia adalah karena World Health Organization (WHO) menyoroti peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup mencolok di pulau Jawa-Bali, terutama di beberapa tempat seperti stasiun transportasi massal, pusat perbelanjaan, ritel dan tempat wisata.

Mirisnya, masyarakat abai prokes karena tren penurunan kasus Covid-19 di Indonesia yang melandai.

Penurunan kasus memunculkan rasa ‘kepercayaan diri’ masyarakat untuk tidak patuh mengenakan masker.

Selain itu, alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

Belum lagi dalam konteks Indonesia, kepercayaan normatif turut memengaruhi masyarakat untuk mengabaikan regulasi pemerintah.

Namun faktanya, menerapkan protokol kesehatan, budaya hidup sehat, dan melakukan vaksin Covid-19 adalah pekerjaan rumah yang tidak mudah, terutama bagi para petugas promosi kesehatan.

Para petugas perlu pengetahuan yang benar dan valid terkait Covid-19 untuk memengaruhi, bahkan mengubah sikap dan perilaku mereka supaya terus menerapkan protokol kesehatan hingga mau divaksinasi.

Terdapat empat poin utama yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalisasi penerapan protokol kesehatan melalui strategi perubahan perilaku, yakni melalui edukasi, program rekayasa, empowerment (pemberdayaan), dan law enforcement.

Di sisi edukasi, pesan yang disampaikan ke masyarakat harus bersifat positif, valid dan informatif terutama untuk melawan hoax di media sosial.

Selain itu, pemerintah juga dapat menyelenggarakan kegiatan yang representatif melalui pemanfaatan budaya populer dan bergengsi untuk mengedukasi dan mempromosikan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Libatkan tokoh-tokoh penting, pakar kesehatan, dan tokoh-tokoh idola dalam setiap kegiatan.

Berikutnya, adalah melalui pendekatan budaya dengan melibatkan kader-kader kesehatan, tokoh adat atau masyarakat sebagai agensi dalam kegiatan promosi kesehatan dan upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Karakteristik masyarat Indonesia yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh tokoh-tokoh budaya sangat bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk mempersuasi menerapkan protokol kesehatan dan mencegah penularan.

R. Endro Sulistyono et. al (2017) pernah melakukan penelitian terkait peningkatan dan kesadaran serta keperdulian masyarakat terhadap TB (tuberculosis) di Madura.

Hasilnya terdapat peningkatan efikasi diri yang signifikan terhadap kepedulian TB oleh masyarakat karena pengaruh dan intervensi dari kolaborasi tokoh-tokoh budaya seperti kiai, pakar, dan juga tokoh-tokoh adat.

Terakhir melalui strategi enforcement dengan memberlakukan sanksi kepada pegawai pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan menghalangi program vaksinasi nasional.

Contohnya, pemberian sanksi ketika pegawai bepergian pada hari-hari besar yang berpotensi menimbulkan peningkatan kasus Covid-19.

Kemudian sanksi menolak dan menghalangi vaksin yang tercantum dalam Perpres dan Perda.