Salin Artikel

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat.

Ia mengingatkan para abdi negara supaya memperkokoh integritas dan menciptakan birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel.

"Jangan mempersulit, mengambil pungutan liar dan memberatkan masyarakat. Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme," kata Jokowi, saat memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korpri secara virtual, Senin (29/11/2021).

Jokowi mengatakan, setiap anggota Korpri harus memiliki nilai dasar yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Ia ingin anggota Korpri di berbagai jabatan memegang teguh nilai inti aparatur sipil negara (ASN), yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Presiden menyampaikan, pengabdian yang diberikan anggota Korpri kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti.

Ekspektasi masyarakat makin tinggi. Di saat bersamaan tantangan perubahan kian kompleks, baik karena perkembangan teknologi maupun akibat musibah dan pandemi.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, kata dia, Korpri harus terus bertransformasi, memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat serta negara.

"Terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien, terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberi solusi dengan cepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarkat," ucap Jokowi.

Setiap anggota Korpri, lanjut Jokowi, harus berada di garda terdepan reformasi birokrasi, memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, dan menyederhanakan organisasi.

Dengan begitu seluruh lembaga bisa bergerak lincah, menghilangkan sekat-sekat egosektoral, serta memangkas prosedur yang rumit.

Presiden ingin seluruh anggota Korpri melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan. Ia berpesan agar abdi negara mengubah cara pikir dan bekerja dengan menghindari ketidakefisienan dan kerumitan.

"Untuk itu setiap dinas, kementerian, maupun lembaga agar berkolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi, terapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan," kata Presiden.

Jokowi juga berharap seluruh anggota Korpri dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama sama mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan," kata Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/29/13513221/jokowi-wanti-wanti-anggota-korpri-tak-lakukan-pungli-dan-persulit-masyarakat

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke