Janji Jenderal Andika Perkasa Ubah Paradigma Penanganan Konflik Papua...

Orientasi yang dimaksud adalah sejumlah kunjungan yang dilakukan Panglima TNI dengan sejumlah pihak, baik itu internal TNI dan sejumlah pimpinan lembaga.

Perhatian terhadap isu keamanan di Papua inilah yang menjadi salah satu topik pembicaraan Panglima TNI ketika bertemu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

"Itu (penanganan konflik di Papua) salah satu yang kami bicarakan. Karena di sana juga ada overlapping tugas yang kami lakukan berdua atau TNI-Polri. Itu kami bahas cukup detail tadi," kata Andika dalam konferensi pers usai pertemuan, Selasa.

Andika setidaknya telah mempunyai paradigma tersendiri dalam menangani konflik antara pihak aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal ini terlihat ketika mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan membicarakan strategi penanganan konflik di Papua dengan sejumlah pihak, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

"Detailnya setelah saya sudah lakukan evaluasi, saya sudah ada konsep sehingga itu yang akan saya lakukan," ujar Andika di Istana Negara, Rabu pekan lalu.

Persoalan keamanan memang menjadi tantangan tersendiri baginya. Menurut Andika, penanganan keamanan memiliki dua sisi, yakni sisi riil dan persepsi atau konsep.

Dia berpandangan, kedua hal ini harus diteliti kembali supaya dapat berjalan beriringan.

Untuk itu, dalam konteks keamanan di Papua, ia berjanji bakal melakukan evaluasi dan perubahan.

"Papua pasti kami akan perbaiki, karena saya ingin menggunakan peraturan perundangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil hak orang lain," kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut.

Keseriusan Andika dalam memperbaiki penanganan konflik di Bumi Cendrawasih dibuktikan dengan rencananya yang segera mengunjungi Papua. Setidaknya, paling lambat ia akan menyambangi Papua pekan depan.

Diketahui, konflik antara TNI-Polri dan KKB di Papua telah berlangsung bertahun-tahun. Keduanya kerap kali terlibat dalam kontak senjata.

Pertikaian bersenjata ini tidak hanya menimbulkan korban dari kedua belah pihak yang bertikai, melainkan masyarakat sipil juga turut terkena dampak dari konflik ini.

Pesan khusus Wapres

Dalam orientasi ini, Andika juga bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres, Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf meminta Andika untuk memantau situasi perkembangan nasional, khususnya di Papua.

"Wapres minta memantau terus perkembangan-perkembangan nasional seperti apa, khususnya di Papua. Karena Wapres punya tanggung jawab bagaimana menyejahterakan Papua, sementara Panglima TNI punya tanggung jawab bagaimana supaya Papua aman," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

Masduki mengatakan, dalam pembahasan itu terdapat pembicaraan secara khusus tentang bagaimana landasan-landasan pengamanan di Papua.

"Secara garis besar sudah dibicarakan, ada beberapa kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua," ujar dia.

Masduki mengatakan, Ma'ruf sangat senang dengan laporan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut.

Pasalnya, Wapres Ma'ruf sangat intensif memantau perkembangan di Papua. Khususnya adalah bagaimana supaya proses pembangunan kesejahteraan di Papua bisa lebih intensif pada tahun 2022.

"Tampak ke masyarakat Papua manfaat kesejahteraannya. Itu harus bergerak beriringan antara pendekatan-pendekatan keamanan yang humanistik dengan kesejahteraan," kata Masduki.

KSAD ke Papua

Isi keamanan di Papua tidak hanya menjadi perhatian utama Andika, melainkan juga menjadi prioritas KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Bahkan, Dudung saat ini tengah berkunjung ke Papua. Ia tiba di Jayupura, Papua, pada Selasa (23/11/2021). Kedatangannya sendiri salah satunya untuk bertemu dengan prajuritnya langsung.

Dalam kunjungannya, Dudung memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan.

Dudung menegaskan, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai KKB.

Menurut Dudung, KKB adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung di Jayapura, Selasa.

Oleh karena itu, Dudung meminta personel TNI yang bakal bertugas di wilayah rawan tidak berpikir ditugaskan untuk berperang.

Dudung menegaskan, aparat keamanan bertugas membantu pemerintah yang gencar melakukan pembangunan.

"Saya sudah sampaikan kepada pasukan yang melaksanakan tugas bahwa tugas di Papua ini bukan tugas untuk melakukan operasi perang, tetapi membantu Polri, membantu pemerintah daerah, untuk memulihkan jalur perekonomian, memulihkan situasi keamanan di sini," kata Dudung.

Personel TNI, sambung Dudung, harus bisa merangkul pemuda dan membina mereka untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan Papua.

"Khususnya kepada mama Papua dan kaum milenial ini harus kita perhatian, kondisi perekonomian, bagaimana pertumbuhannya, sehingga mereka bisa mandiri dan kaum milenial juga generasi penerus bangsa yang harus kita kawal untuk kejayaan Papua ini," kata dia.