Saksi Sebut DJP Periksa Ulang Kewajiban Pajak Bank Panin Tahun 2016, Nilainya Rp 1,3 Triliun

Pemeriksaan itu dilakukan DJP pasca-perkara dugaan suap rekayasa nilai pajak muncul dan melibatkan Bank Panin.

Hal itu diketahui dari kesaksian Staf Pajak Bank Panin, Hendi Purnawan.

“Saksi apakah masih bekerja di Bank Panin?,” tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/11/2021).

“Masih, Pak,” jawab Hendi.

Adapun Hendi hadir sebagai saksi atas dua terdakwa mantan pejabat DJP, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

Keduanya diduga menerima suap Rp 57 trilun karena merekayasa nilai pajak sejumlah pihak salah satunya Bank Panin.

Jaksa lalu bertanya apakah ada pemeriksaan ulang dari DJP terkait nilai pajak Bank Panin 2016. Hendi menyebut pemeriksaan nilai pajak itu dilakukan lagi oleh DJP.

“Berapa hasilnya (nilai pajak)?,” ucap jaksa.

“Total sama denda Rp 1,3 triliun, Pak,” sebut Hendi.

Hendi mengungkapkan atas hasil pemeriksaan dari DJP itu, Bank Panin sudah mengajukan surat keberatan.

Diketahui, Bank Panin terseret dalam perkara ini karena kuasa pajaknya, Veronika Lindawati diduga memberi suap Rp 5 miliar untuk mengurus rekayasa Bank Panin tahun 2016.

Mulanya, Tim Pemeriksa Pajak DJP yang diisi oleh Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian dan Yulmanizar mengeluarkan keterangan bahwa kewajiban pajak Bank Panin adalah Rp 900 miliar.

Lantas Veronika menemui tim tersebut dan tak lama nominal kewajiban pajak itu berubah menjadi Rp 300 miliar.

Jaksa menduga Veronika memberi uang Rp 5 miliar untuk Angin dan Dadan melalui Wawan.

Veronika, Wawan dan Alfred telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Sementara itu jaksa menyebut aliran suap juga diterima Angin dan Dadan dari dua konsultan pajak PT Gunung Madu, Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas serta konsultan PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.