Salin Artikel

Jadi Indikator PPKM, Cakupan Vaksinasi Lansia Disebut Menkes Melesat di Atas 50 Persen

KOMPAS.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia) mengalami percepatan dan telah mencapai 50 persen.

Menurutnya, percepatan tersebut terjadi karena vaksinasi lansia menjadi salah satu indikator status tingkatan atau level dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah.

"Sejak dipakai sebagai syarat naik-turun PPKM, jadi kencang sekali (vaksinasi lansia)," kata Budi dalam konferensi pers terkait perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali, Senin (22/11/2021).

Budi mengatakan, pekan lalu terdapat enam provinsi dengan cakupan vaksinasi lansia di atas 50 persen, yaitu Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

Kini, sudah ada 12 provinsi yang cakupan vaksinasi untuk lansia sudah mencapai di atas 50 persen.

"Untuk yang vaksinasi lansia kita waktu dulu masih baru 40 persen yang divaksinasi sekarang secara total lansia sudah 50 persen," ujar dia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Selasa (23/11/2021), pukul 12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua mencapai 90.227.782 orang atau 43,32 persen dari target sasaran.

Sementara itu, masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni 135.417.063 orang atau 65,02 persen.

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi terhadap 208.265.720 orang.

Sasaran vaksinasi terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia (lansia), petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun.

Sasaran vaksinasi untuk lansia sebanyak 21.553.118 orang.

Tercatat, sebanyak 10.988.927 lansia sudah divaksinasi dosis pertama dan 6.903.794 orang telah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

Adapun, pemerintah menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 16/2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapakan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes: Setelah Jadi Indikator PPKM, Angka Vaksinasi Lansia Melesat".

Penulis : Haryanti Puspa Sari | Editor : Icha Rastika

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/14425571/jadi-indikator-ppkm-cakupan-vaksinasi-lansia-disebut-menkes-melesat-di-atas

Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke