Salin Artikel

Wanti-wanti Jokowi soal PPKM Level 3 dan Pencegahan Lonjakan Covid-19 Jelang Nataru

Sebab, berkaca dari pengalaman sebelumnya, libur panjang mengakibatkan kenaikan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penularan virus corona.

Sejumlah upaya yang disiapkan pemerintah itu mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah, penyiapan rumah sakit, hingga percepatan vaksinasi.

Kepada jajarannya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar menjalankan upaya tersebut secara serius.

Meski saat ini situasi pandemi virus corona di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan, ia tidak ingin ada lagi peningkatan Covid-19 akibat libur Natal dan tahun baru.

"Salam sepekan terakhir kasus aktif kita menurun 892 kasus dari 9.018 kasus di 14 November menjadi 8.126 kasus di 21 November, dan untuk penambahan kasus baru rata-rata 362 kasus setiap harinya," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11/2021).

"Dan kita sebentar lagi juga akan masuk ke libur Natal-tahun baru yang kita tahu pada saat ini kasus Covid di Eropa semuanya naik," ucap dia.

PPKM Level 3

Presiden Jokowi meminta jajarannya mengedukasi masyarakat terkait rencana pemerintah menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Tanah Air.

Ia ingin para menteri menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah negara, utamanya kenaikan kasus di Eropa.

Sebab, situasi tersebutlah yang mendasari pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh daerah.

Jokowi mengungkap, terdapat pihak-pihak yang menolak rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3.

"Ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," kata Jokowi.

Presiden mengaku paham bahwa pemberlakuan pembatasan akan berdampak pada berbagai hal, utamanya penurunan pariwisata.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa lonjakan pandemi akan berakibat pada penurunan ekonomi.

"Kita harus ingat bahwa apa pun, utamanya pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam. Tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita," kata dia.

Adapun PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku selama sepekan, mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2021.

Penyiapan RS

Dalam rapat terbatas, Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan kesiapan rumah sakit.

Dengan demikian, apabila terjadi lonjakan Covid-19 karena Natal dan tahun baru, pasien bisa segera mendapat perawatan di rumah sakit sehingga angka kematian bisa ditekan.

Jokowi ingin rumah sakit disiapkan di seluruh daerah, khususnya yang berisiko mengalami lonjakan Covid-19.

"Saya minta Menkes untuk melakukan langkah-langkah antipasi untuk memastikan kesiapan RS, apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari 2022, terutama pemetaan situasi dan terutama di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat," kata dia.

Percepatan vaksinasi

Bersamaan dengan itu, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat laju vaksinasi virus corona. Ia ingin pada akhir tahun ini 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksinasi.

"Mengenai vaksinasi agar betul-betul target yang telah kita berikan 70 persen di akhir tahun betul-betul tercapai," kata Jokowi.

Untuk mengejar target tersebut, Jokowi meminta jajarannya proaktif. Ia ingin vaksinasi door to door atau dari pintu ke pintu terus digencarkan.

Terkait hal ini, ia meminta dinas kesehatan bersama unsur pemerintah daerah lainnya bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Saya melihat door to door yang dilakukan oleh BIN juga baik, karena yang divaksin yang lansia dan kita harapkan terutama untuk pemda yang masih rendah vaksinasinya kita agar diberikan bantuan secara khusus," ucap Jokowi.

Kick off G20

Selain libur Natal dan tahun baru, Jokowi mengingatkan bahwa pada awal Desember Indonesia akan menggelar kick off Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kick off sherpa meeting akan diselenggarakan di Jakarta, sedangkan kick off finance track rencananya digelar di Bali.

Jokowi meminta kedatangan para delegasi pertemuan kick off G20 didampingi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 baik di bandara, hotel, maupun di lokasi pertemuan.

"Saya minta secara detail didampingi dari Satgas kedatangan delegasi di bandara, di hotel dan di lingkungan hotel atau resort, sampai ke venue-venue," kata Presiden.

Jokowi mengingatkan, dunia akan melihat kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah dalam dua ajang tersebut.

"Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji. Dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan," ucap dia.

Gas dan rem

Presiden juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menyeimbangkan gas dan rem dalam penanganan Covid-19. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Agar juga disampaikan kepada gubernur bupati, wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem, sehingga kita bisa mempertahankan momentum untuk (ekonomi) tumbuh positif," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen. Kemudian pada kuartal III pertumbuhan ekonomi tercatat di angka 3,51 persen.

Ia berharap, ekonomi kuartal IV tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Jokowi pun meminta seluruh kementerian/lembaga satu frekuensi dalam menghadapi Desember 2021.

Dia mengingatkan agar seluruh instansi tersebut saling bekerja sama dan tidak terjebak ego sektoral.

"Utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga kelihatan bahwa kita miliki frekuensi sama," kata Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/08175951/wanti-wanti-jokowi-soal-ppkm-level-3-dan-pencegahan-lonjakan-covid-19-jelang

Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke