Salin Artikel

Hakim Ragukan Keterangan Robin soal Maskur Husain Informasikan Perkara di KPK

Hakim Bashir ragu dengan pernyataan Robin yang justru mengaku mendapatkan informasi penyelidikan di internal KPK dari Maskur Husain.

“Saudara menyampaikan tahu Usman Effendi (Direktur PT Tenjo Jaya, Kini berstatus terpidana hak penggunaan lahan di Sukabumi)) mau ditetapkan dari saksi menjadi tersangka dari siapa?,” tanya hakim Bashir dalam sidang lanjutan dugaan suap pengurusan perkara di KPK yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/11/2021).

“Saya menanyakan ke Pak Maskur Husain,” jawab Robin.

Hakim Bashir lantas menyebut kesaksian Robin itu sumbang.

Dalam pandangan hakim, Maskur sebagai pihak eksternal KPK tidak seharusnya mengetahui perjalanan perkara di lembaga antirasuah itu.

“Masa dia (Maskur) lebih tahu rahasia KPK dari saudara yang penyidik, ini kan aneh,” tutur hakim.

Lebih lanjut hakim Bashir mencecar Robin dengan menanyakan apakah dirinya tak pernah bertanya pada Maskur siapa orang yang dikenalnya di internal KPK.

Hakim Bashir menuturkan, mestinya Robin penasaran dengan Maskur karena ia justru tahu lebih banyak proses perkara di KPK.

“Siap, kami selalu menanyakan semua (informasi perkara) pada Pak Maskur Husain,” ucap Robin.

“Yang saya tanya orang dalamnya Maskur di KPK itu siapa, yang lebih tahu dari saudara,” tegas hakim.

“Siap, tidak tahu,” imbuh Robin.

Terakhir hakim Bashir bertanya apa antar penyidik di KPK saling bermusuhan. Robin menerangkan bahwa antar penyidik punya hubungan yang baik.

“‘Nah maka dari itu, saudara penyidik masa orang luar lebih tahu, itu kan jadi konteks kita mengarang. Tidak masuk akal,” pungkas hakim.

Dalam keterangan Robin hari ini disebutkan bahwa perjalanan kasus di KPK tidak dipantau oleh dirinya. Namun justru Maskur yang memantau jalannya perkara itu.

Pekan lalu, Senin (15/11/2021) Maskur mengaku tahu perjalanan kasus di KPK hanya dari pantauannya di internet.

Dari berbagai keterangan saksi di persidangan, keduanya disebut menawarkan pengurusan kasus di KPK agar proses penyelidikan tidak dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.

Sementara itu jaksa menduga Robin dan Maskur menerima suap Rp 11,5 miliar pada perkara ini.

Adapun sidang akan berlanjut 6 Desember 2021, dua pekan lagi dengan agenda pembacaan tuntutan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/23400301/hakim-ragukan-keterangan-robin-soal-maskur-husain-informasikan-perkara-di

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke