Salin Artikel

Soal Wacana Reshuffle, PAN Belum Siapkan Nama untuk Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, partainya belum menyiapkan nama kader yang akan diajukan masuk kabinet jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle.

Menurut Saleh, hingga kini PAN belum mengetahui sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh presiden serta kapan perombakan kabinet dilakukan.

"Kan belum tahu kita kapan ini akan dilakukan, apa yang diminta? Mestinya kan kalau ada kebutuhannya ini, kan bisa tahu siapa yang cocok untuk itu," kata Saleh, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Ia menuturkan, keputusan soal kader yang duduk dalam kabinetakan dibahas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

"Saya kira soal nama dan seterusnya nanti kita serahkan kepada DPP, tentu ketua umum pasti akan mengajak yang lain untuk bicara," ujar Saleh.

Anggota Komisi IX DPR itu pun menegaskan, partainya menyerahkan persoalan reshuffle kabinet kepada Jokowi karena hak prerogatif presiden.

Saleh menuturkan, PAN tidak bisa ikut campur mengenai reshuffle maupun siapa yang akan masuk dan keluar dari kabinet.

"Tidak bisa kita, katakanlah, menyebut misalnya harus begini, harus begitu, semuanya adalah hak prerogatif presiden, dengan itu kami menghormati," ujar dia.

Diketahui, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah PAN bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang telah meninggalkan jabatan panglima TNI juga disebut-sebut bakal bergabung ke kabinet.

Namun, Jokowi mengaku belum memikirkan ihwal reshuffle kabinet yang dipimpinnnya.

“Reshuffle belum berpikir,” kata Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Ketika ditanya perihal bergabungnya PAN ke kabinet, Jokowi juga tak banyak menjawab. “Reshufflenya belum terpikir ke arah sana,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/14545391/soal-wacana-reshuffle-pan-belum-siapkan-nama-untuk-jadi-menteri

Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke