Salin Artikel

Mahfud Sebut Pemerintah Tidak Bersitegang dengan MUI

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi berbagai narasi yang muncul dan menyudutkan pemerintah pasca seorang anggota MUI ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror karena dugaan tindak pidana terorisme.

“Seakan-akan digambarkan pemerintah sedang bersitegang dengan Majelis Ulama, tidak lah,” jelas Mahfud tayangan YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (20/11/2021).

Justru, lanjut Mahfud, pemerintah terus menjalin hubungan baik dengan MUI dan punya semangat yang sama untuk memberantas terorisme.

“Kita (pemerintah) dengan Majelis Ulama itu dekat, saling berkomunikasi terus dan sepakat untuk melawan terorisme,” kata dia.

Mahfud pun menerangkan bahwa terorisme bisa ditemukan di mana saja, tak hanya di MUI.

“Di tempat lain juga banyak, orang begitu ada dimana-mana dan harus kita atasi bersama,” tuturnya.

Lebih jauh Mahfud menyampaikan bahwa wacana pembubaran MUI pasca penangkapan itu merupakan reaksi yang berlebihan.

Sebab selama ini MUI selalu memberikan masukan pada pemerintah dan terdapat berbagai fungsi yang melekat padanya berdasarkan undang-undang.

“Ada Undang-undang Jaminan Produk Halal itu perlu MUI, ada Undang-undang Perbankan Syariah itu juga menyebut harus ada MUI-nya,” tuturnya.

Ia meminta semua pihak untuk bersikap proporsional terkait penangkapan itu, apalagi MUI sudah menyatakan terbuka pada proses penyelidikan.

“Maka mari kita proporsional saja dan MUI sendiri adalah lembaga yang menyatakan terbuka kalau ada oknum teroris didalamnya ya ditindak sesuai hukum,” pungkas dia.

Adapun Polisi menyebut Zain An-Najah merupakan anggota Dewan Syura Jamaah Islamiyah (JI) serta Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA).

Bersama dengannya, Densus 88 Anti Teror juga menangkap Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Farid Okbah dan pendiri lembaga bantuan hukum (LBH) Perisai Nusantara Esa, Anung Al Hamad.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan proses penangkapan ketiganya merupakan hasil profiling dan pemantauan sejak tahun 2019.

Dketahui Saat ini Zain telah dinonaktifkan dari keanggotaan MUI.

MUI pun menegaskan bahwa tindakan Zain merupakan tanggungjawabnya pribadi dan tidak ada kaitannya dengan organisasi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/20/17131861/mahfud-sebut-pemerintah-tidak-bersitegang-dengan-mui

Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke