Salin Artikel

Jokowi: Jangan Tarik-tarik Indonesia ke WTO karena Setop Kirim "Raw Material", Kita Akan Lawan

Jokowi meminta berbagai negara berhenti mempersoalkan penghentian ekspor raw material hingga ke taraf Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Menurut Jokowi, alasan penghentian ekspor bahan mentah karena negara ingin menciptakan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat.

"Dan itu mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus investasi di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu. Silakan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silakan, mau dengan BUMN silakan. Kita terbuka," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Kompas100 CEO Forum yang disampaikannya dari Istana Negara, Kamis (18/11/2021).

"Tapi, jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Endak, endak, endak. Dengan cara apa pun, akan kita lawan," kata dia.

Dengan kata lain, Jokowi menegaskan, saat ini Indonesia sedang fokus pada kebijakan hilirisasi.

Salah satu yang dilakukan yakni menghentikan pengiriman nikel ke luar negeri.

Sikap Indonesia ini mendapat respons oleh negara-negara Uni Eropa yang membahasnya di forum WTO.

Jokowi mengungkapkan, pada agenda G20 di Italia beberapa waktu lalu pun banyak negara mempertanyakan kebijakan Indonesia atas pengiriman nikel.

"Saya sampaikan, lho kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita enggak dapat apa-apa," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup diri dan terbuka untuk bekerja sama.

"Tapi kalau mau kerja sama ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia tidak apa-apa. Nanti setengah jadi dikirim ke negaramu jadikan barang jadi. Enggak apa-apa, kita terbuka. Tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita enggak menutup diri kok. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, tidak. Setop," kata dia.


Menurut Jokowi, saat ini pengiriman nikel ke luar negeri sudah dihentikan.

Pada 2022, rencananya pengiriman bauksit juga akan dihentikan apabila pabrik smelter (pengolahan bahan tambang) sudah siap beroperasi.

Tujuan jangka panjangnya yakni membuka lapangan kerja, hilirasi, dan industrialisasi di Indonesia.

Selain nikel dan bauksit, ke depannya Indonesia juga berencana menghentikan pengiriman tembaga ke luar negeri.

"Kenapa tidak berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini. Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita juga menjadi semakin baik," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/18/14321981/jokowi-jangan-tarik-tarik-indonesia-ke-wto-karena-setop-kirim-raw-material

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke