Salin Artikel

Profil Max Sopacua, dari Penyiar TVRI hingga Terlibat KLB Partai Demokrat

Ferro menuturkan, sang ayah wafat telah dirawat selama 17 hari di RSPAD Gatot Soebroto setelah mengalami sakit di paru-paru yang diduga kanker.

"Papa meninggal pagi ini jam 5.53 WIB di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Setelah dirawat selama 14 hari di RSUD Kota Bogor dan dirujuk ke RSPAD dan di RSPAD dirawat selama 17 hari, Papa meninggal karena sakit di paru-paru yang diduga cancer," kata Ferro.

Lantas, seperti apa rekam jejak Max Sopacua semasa hidupnya?

Penyiar TVRI dan politikus

Sebelum terjun ke dunia politik, Max lebih dahulu dikenal sebagai penyiar olahraga dan produser di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada masa Orde Baru.

Dalam catatan buku wajah DPR dan DPD 2019-2014, pria kelahiran Ambon 2 Maret 1946 itu diketahui menjadi produser di TVRI sejak 1985 hingga tahun 2002.

Perjalanan politik Max dimulai pada tahun 2001 ketika ia terlibat dalam pendirian Partai Demokrat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kiprahnya di dunia politik terbilang cukup mulus, Max tercatat menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat selama dua periode berturut-turut, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Di internal partai, Max juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis antara lain ketua DPP, wakil ketua umum, anggota Dewan Pembina, serta anggota Majelis Tinggi Partai.

Hubungan retak

Namun, hubungan manis antara Max dan Demokrat mulai retak pada 2019 ketika ia bersama sejumlah kader senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

Gerakan itu meminta SBY yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum untuk melaksanakan KLB.

GMPPD beralasan, KLB harus segera dilaksanakan karena perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD juga mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

"Kami mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024," ujar Max, Kamis (13/6/2019).


Pada Desember 2020, Max menyatakan mundur dari Demokrat dan bergabung dengan Partai Esa Masyarakat Sejahtera (Emas).

Saat itu Max merasa bahwa dirinya disingkirkan oleh Partai Demokrat. Ia mengibaratkan upaya menyingkirkan dirinya, seperti menurunkan penumpang di pinggir jalan.

“Yang saya prihatin tetapi saya doakan Partai Demokrat semoga bagus dan makin jaya. Yang saya sayangkan, saya disingkirkan dari Partai Demokrat seperti menurunkan penumpang angkot di pinggir jalan,” tutur Max saat itu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas, Jakarta Selatan.

Terlibat KLB Deli Serdang

Tak berselang lama, pada awal 2021 nama Max kembali dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Ia merupakan salah satu tokoh yang mendorong adanya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi ketua umum Demokrat.

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max sebagaimana dikutip dari Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Max mengatakan, KLB bisa digelar ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang ada di dalam partai politik.

Dia menilai, KLB tepat digelar lantaran karena arah dari kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"Karena partai politik ini punya semua orang, bukan punya satu keluarga. Jadi ya kalau disebut bahwa saya ikut mendorong, ya ikut mendorong," ucap Max.

KLB tersebut pada akhirnya digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB tersebut membuahkan hasil menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Namun, belakangam pemerintah memutuskan tidak mengakui hasil KLB tersebut dan tetap menganggap Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sebagai Partai Demokrat yang diakui oleh pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/09155191/profil-max-sopacua-dari-penyiar-tvri-hingga-terlibat-klb-partai-demokrat

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke