Salin Artikel

Jaksa Sebut Kuasa Hukum RJ Lino Masukkan Barang Bukti Ilegal, Majelis Hakim: Nanti Kami Cek

Adapun RJ Lino adalah mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang menjadi terdakwa dugaan korupsi pengadaan dan perawatan tiga unit quay container crane (QCC) tahun 2010.

Jaksa menyebut hal itu diketahui ketika melakukan inzage atau pemeriksaan berkas perkara persidangan, Rabu (10/11/2021) kemarin.

“Mohon izin yang mulia, Rabu kemarin kami melakukan inzage dan ada bukti pada saat saksi meringankan atas nama David Pandapotan Sirait, ada bukti yang diserahkan melalui penasihat hukum dari saksi tersebut ada dokumen perusahaan,” ungkap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Padahal menurut jaksa, ketika bukti diserahkan oleh David, PT Pelindo II belum memberikan surat keterangan pengantar.

“Saat inzage kami melihat bukti tersebut sudah disisipi pengantar dari Pelindo, jadi kami melihat ada penyisipan bukti pada saat persidangan,” tutur jaksa.

“Karena banyaknya barang bukti kami tidak mengecek satu per satu. Nanti akan kami cek,” jelas ketua majelis hakim Rosmina menanggapi pernyataan jaksa.

Kemudian jaksa menyampaikan bahwa penyisipan barang bukti tidak hanya dilakukan satu kali.

Jaksa mengatakan, penasihat hukum kembali melakukannya ketika menyerahkan barang bukti dari saksi yang meringankan bernama Benyamin Sukur.

Jaksa menegaskan, ketika memberi kesaksian, Benyamin tidak pernah memberikan barang bukti apapun. Namun ketika dilakukan pengecekan berkas persidangan kemarin, jaksa menemukan adanya barang bukti tersebut.

“Apakah benar ada penyisipan?,” tanya hakim Rosmina pada kuasa hukum RJ Lino.

Kuasa hukum sempat menjawab tidak tahu karena pihak yang mengurus pemberian barang bukti tidak hadir dalam persidangan.

Hakim Rosmina nampak tak puas dengan jawaban itu dan mencerca kuasa hukum RJ Lino.

“Tinggal jawab saja ada atau tidak barang bukti itu?,” tegas hakim.

Kemudian kuasa hukum RJ Lino menyatakan akan melakukan pengecekan ulang karena lupa.

“Saya lupa yang mulia, bagaimana saya bisa mengingat bukti-bukti yang banyak yang mulia,” kata dia.

Terakhir jaksa beralasan keterangan ini penting disampaikan karena keseluruhan barang bukti akan dipakai RJ Lino dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pekan depan.

Diberitakan sebelumnya hari ini RJ Lino dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu disampaikan jaksa yang menilai RJ Lino terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II tahun 2010 di tiga pelabuhan yaitu Pelabuhan Palembang, Panjang dan Pontianak.

Jaksa mengatakan RJ Lino terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp 28,82 miliar.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/20540481/jaksa-sebut-kuasa-hukum-rj-lino-masukkan-barang-bukti-ilegal-majelis-hakim

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke