Kemendagri Minta Pemda Selalu Berkomitmen Lakukan Reformasi Birokrasi

Menurut dia, upaya ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fatoni mengatakan, reformasi birokrasi dilakukan dengan mengacu pada delapan area perubahan, di antaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, dan kelembagaan.

Selain itu ada juga penataan sektor tata laksana, sumber daya manusia (SDM), dan deregulasi kebijakan juga penting untuk diperhatikan.

"Dalam melakukan reformasi birokrasi pada delapan area tersebut, pemda perlu menerapkan terobosan kebijakan di 6 area inovasi," kata Fatoni dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

"Enam area inovasi ini penting dan selaras dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga perubahan akan lebih cepat terwujud," ujar dia.

Fatoni membeberkan inovasi pada enam area yang ia maksud melingkupi inovasi administrasi, manajemen, kebijakan, frugal, teknologi dan sosial.

Ia menjelaskan, untuk inovasi administrasi, pemda dapat mengadopsi cara-cara baru dalam mengelola administrasi.

Sehingga akuntabilitas kinerja dan pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien.

Sedangkan di area manajemen, merupakan inovasi yang fokus utamanya membenahi prosedur dan birokrasi sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Ia melanjutkan, pemerintah dapat melakukan upaya pendekatan kebijakan yang lebih efisien, selektif, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sebagai langkah inovasi frugal, kata Fatoni, pemda diminta untuk dapat menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah untuk merespons keterbatasan sumber daya yang ada.

Inovasi pada area teknologi juga dinilai penting oleh Fatoni. Pemda, bisa mewujudkannya dengan mengadopsi proses produksi yang baru melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan, atau alih teknologi.

"Tak hanya itu, inovasi di bidang sosial juga harus diperhatikan. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif," ucapnya.

Fatoni juga berpesan agar penerapan inovasi di enam area tersebut dapat menjadi napas utama dalam melakukan reformasi birokrasi.

Hal ini, kata dia, dikarenakan perubahan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan upaya yang tak biasa.

"Inovasi dan reformasi birokrasi selalu berjalan beriringan. Dengan kita berinovasi, perubahan ke arah yang lebih baik juga akan cepat terwujud," ucap dia.