Salin Artikel

Jokowi Ingatkan Jurnalisme di Era Digital Tetap Harus Bijak

Jokowi mengingatkan, meski kondisi media berubah secara cepat tetapi jurnalisme tetap harus memperhitungkan dampak.

"Jurnalisme tidak sekadar fakta tetapi juga memperhitungkan dampak. Tidak saja good journalism, tapi juga wise juornalism. Jurnalisme yang bijak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada Kongres ke VI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Jumat (29/10/2021).

Dia melanjutkan, pers pada saat ini adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat dan gesit mengejar ketertinggalan.

Insan pers di era digital ini pun dituntut cepat memperlajari kompetensi baru dan inovatif dalam menghadpi era disrupsi teknologi.

"Sehingga kehadiran berbagai platform media baru harus memacu para jurnalis lebih kreatif dan produktif," tutur Jokowi.

"Terus memeperkuat value-nya sebagai penyebar informasi yang kredibel, meningkatkan kecermatan, menjaga independensi dan objektivitas," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung keberadaan media di era jurnalisme digital yang harus tetap mendukung kemajuan bangsa.

Jokowi meminta agar media di era yang baru ini tidak semata hanya mencari jumlah viewers atau sekadar clickbait.

"Kehadiran platform media baru juga harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Bukan semata-mata dimotivasi untuk menumpuk jumlah viewers, menumpuk jumlah subscriber, menumpuk jumlah like ataupun sekedar clickbait," jelas Jokowi.

"Tapi seharusnya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, bangsa dan kemanusiaan," tegasnya.

Jokowi melanjutkan, pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers dan membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik.

Menurutnya, pemerintah terbuka atas sikap kritis dan solutif media dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, Terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ungkap Jokowi.

"Kritik yang membangun itu sangat penting. Dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggungjawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/19022681/jokowi-ingatkan-jurnalisme-di-era-digital-tetap-harus-bijak

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke