Salin Artikel

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan soal sanksi Indonesia dari World Anti-Doping Agency (WADA), Rabu (27/10/2021).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam pertemuan yang digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, tersebut.

"Ini dilaporkan secara garis besar oleh Menpora bahwa yang terpenting fokus yang ditangani adalah bagaimana caranya supaya mematuhi seluruh aturan WADA. Itu sekarang sudah dilakukan," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam keterangan video, dikutip Kamis (28/10/2021).

Selain itu, kata dia, Menpora juga menyampaikan tentang harus adanya komunikasi yang baik antara Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) sebagai lembaga yang mengurusi masalah tentang doping.

Masduki mengatakan, jangan sampai Indonesia telah mendapat sanksi tetapi ditambah dengan cara komunikasi yang tidak baik.

"Itulah salah satu fokus dari Menpora mendesain itu supaya ini semua segera tertangani dan selesai sehingga Indonesia bisa normal lagi tak terkena sanksi WADA," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, ketidakpatuhan LADI terhadap aturan test doping plan (TDP) tahunan menjadi dasar sanksi yang dikeluarkan WADA pada 7 Oktober 2021.

Terdapat dua sanksi dari WADA yang berdampak langsung terhadap atlet dan dunia olahraga Indonesia.

Pertama, Indonesia tidak diberi hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional, kontinental, atau internasional.

Kedua, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih di kejuaraan internasional, kecuali Paralimpiade dan Olimpiade.

Sanksi di atas harus diterima Indonesia selama satu tahun (bisa diperpanjang) atau hingga WADA mencabut sanksi.

Akibat dari sanksi kedua dalam daftar di atas sudah dirasakan tim beregu putra bulu tangkis Indonesia ketika naik podium saat menjuarai Piala Thomas 2020 pada Minggu (17/10/2021).

Upacara kemenangan tim beregu putra Indonesia saat itu tidak sempurna karena bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan sehingga diganti dengan bendera logo Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI).

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/28/10494701/menpora-laporkan-sanksi-dari-wada-kepada-indonesia-ke-wapres

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke