Salin Artikel

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Hal tersebut menyusul target pemerintah untuk menekan angka stunting dari 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

"Tidak ada kata pelan, tidak ada kata sedikit demi sedikit. Tetapi dalam waktu kurang lebih 3 tahun kita harus melakukan serangan frontal besar-besaran terhadap masalah stunting di Indonesia," kata Muhadjir di acar Simposium Nasional 2021 Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan BKKBN, dikutip dari siaran pers, Selasa (26/10/2021).

Muhadjir mengatakan, masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia.

Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting pun harus semakin dikebut.

Apalagi, adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah yang cepat dan efektif untuk memenuhi target penurunan tersebut.

"Masalah stunting masih jadi kendala besar dalam menyiapkan generasi unggul dan kompetitif sehingga perang melawan stunting harus terus digencarkan," kata dia.

Muhadjir pun berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dalam upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat.

Menurut dia, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan BKKBN, terutama dari pendekatan persuasif dan edukatif kepada calon pengantin. Termasuk kepada para mahasiswa dan mahasiswi.

"Harus kita kejar di mana kantong-kantong stunting terjadi dan kita selesaikan satu-satu dengan cara yang dikembangkan berbasis riset di perguruan tinggi masing-masing," kata dia.

Dengan demikian, keikutsertaan perguruan tinggi dalam perang melawan stunting pun dinilainya sangat penting.

Hal itu dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat dan riset.

Antara lain para mahasiswa bisa ikut memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting, pemenuhan gizi yang baik kepada masyarakat.

Adapun Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 4.600 perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam mempercepat penurunan stunting.

Salah satu caranya adalah melalui program pengabdian masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

"Dengan program tersebut, pengabdian masyarakat yang biasa dilakukan mahasiswa akan diarahkan dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting," kata Hasto.

Menurut dia, peran perguruan tinggi sangat diharapkan untuk penguatan perencanaan penganggaran peningkatan kualitas pemantauan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Antara lain dengan melakukan coaching mentoring pada masyarakat desa.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/17394651/menko-pmk-pengentasan-stunting-harus-dilakukan-frontal

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke