Salin Artikel

Jokowi Ungkap Ada Tempat Wisata, Mal dan Pasar yang Sudah Buka, tapi Tak Pakai PeduliLindungi

Padahal, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk screening pengunjung dan pegawai diwajibkan di berbagai tempat publik.

"Controlling seperti ini harus diingatkan kepada keluarga kita, tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol," kata Jokowi saat memberikan arahan secara virtual ke para kepala daerah se-Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Merespons hal ini, Jokowi meminta semua pihak memaksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, utamanya di mal, tempat wisata, dan pasar.

Selain untuk screening, aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat tracing dan mencegah penyebaran virus corona di ruang publik.

Jokowi mengingatkan bahwa pandemi virus corona belum berakhir. Bahkan, ia mengungkap, ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang mengalami kenaikan kasus virus corona.

105 kabupaten/kota itu tak dirinci oleh Jokowi. Namun, beberapa yang sempat mengalami kenaikan kasus di antaranya Maluku Utara pada 3 minggu lalu.

Kemudian Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara pada 2 minggu lalu, serta Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara pada minggu kemarin.

Jokowi mengatakan, sekecil apa pun kasus naik, jajaran kepala daerah harus meningkatkan kewaspadaan. Ia juga memerintahkan jajarannya memperkuat testing dan tracing.

"Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil," ucap Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracingdan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa," tuturnya.

Bersamaan dengan itu, Presiden meminta para kepala daerah mempercepat laju vaksinasi Covid-19 di wilayah masing-masing.

Ia mengatakan, masih ada daerah yang capaian vaksinasinya belum mencapai 50 persen.

Percepatan vaksinasi diharapkan dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia dari penularan virus corona. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi juga dapat ikut terdorong.

"Perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 (persen) agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 (persen) di bulan November dan bisa mencapai di atas 70 (persen) di akhir Desember," kata Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/13263241/jokowi-ungkap-ada-tempat-wisata-mal-dan-pasar-yang-sudah-buka-tapi-tak-pakai

Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke