Salin Artikel

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi pengawasan protokol kesehatan (prokes) di lapangan.

Hasilnya, pengawasan di beberapa daerah cenderung melemah. Di mencontohkan kondisi di Semarang dan sejumlah daerah lain yang masih memperbolehkan kelab malam beroperasi hingga pukul dua dini hari tanpa prokes ketat.

"Ada pula sejumlah bar, utamanya di Bali, yang tidak membolehkan pengunjungnya mengambil foto atau video. Hal ini sengaja dilakukan untuk menghindari sorotan media," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (25/10/2021).

Sementara itu, di berbagai tempat wisata dan restoran, tidak semua pengunjung diwajibkan melakukan screening PeduliLindungi. Padahal, hal ini berpotensi menularkan Covid-19.

"Kami melakukan identifikasi di lapangan dan ditemukan hanya satu orang atau perwakilan dari kelompok yang diharuskan untuk melakukan scanning QR code agar kapasitas tempat itu wisata tidak cepat penuh," ujarnya.

"Ini perlu diwaspadai karena kita jangan membohongi diri kita sendiri," tutur Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Luhut pun menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya untuk memperketat pengawasan prokes pencegahan Covid-19.

Diketahui, sejak pelonggaran pembatasan diterapkan, pengawasan cenderung melemah, sedangkan pelanggaran terhadap prokes masih terus terjadi.

Lebih lanjut, Luhut juga meminta pengawasan prokes ditingkatkan di setiap tempat transit atau transportasi.

Menurutnya, masih terdapat beberapa rest area yang tidak memaksa pengunjung untuk melakukan scanning melalui PeduliLindungi.

Luhut mengatakan, situasi pandemi di Indonesia memang sudah menunjukkan penurunan beberapa waktu terakhir. Namun, dia meminta seluruh pihak tetap disiplin menerapkan prokes.

Dia menyebutkan, kenaikan kasus Covid-19 di berbagai negara disebabkan lalainya masyarakat terhadap prokes 3M, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Kejenuhan yang terlihat saat ini dalam penerapan protokol kesehatan harus dapat dihilangkan dengan adanya pengawasan dan enforcement yang lebih kuat terhadap PeduliLindungi di berbagai sektor, terutama seiring disiplin masyarakat yang semakin berkurang terhadap pandemi Covid-19," katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 juga telah memperketat anjuran prokes untuk melindungi diri lebih maksimal, dari 3M menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 16/2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapakan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah".

Penulis : Fitria Chusna Farisa | Editor : Krisiandi

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/25/19541631/pengawasan-prokes-di-lapangan-lemah-luhut-kita-jangan-membohongi-diri

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke