Salin Artikel

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Menurut dia, hal tersebut harus diiringi pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat.

"Kita tidak akan dapat mengentaskan kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial, tapi harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat," kata Ma'ruf di acara Halal Trade Forum di Trade Expo Indonesia (TEI) 2021 yang digelar secara daring, Jumat (22/10/2021).

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi itulah, kata dia, usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan penting.

Terlebih jumlah UMKM di Indonesia sangat besar hingga berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Termasuk selama krisis pandemi Covid-19 melanda dunia sejak tahun 2020.

"Di situlah peran penting UMKM yang selama ini telah berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, pihaknya intensif melakukan koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem.

Namun, hal tersebut juga dibarengi dengan mengunjungi beberapa sentra UMKM di 7 ibu kota provinsi tersebut.

Ma'ruf menyadari bahwa penanganan kemiskinan tersebut perlu didorong juga dari segi pemberdayaan ekonomi disamping pemberian bansos.

Dalam kunjungan kerja itu, kata dia, dirinya juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif.

"Semua kebijakan pembangunan harus utuh dan bukan bagian-bagian yang terpisah secara sektoral serta harus memberikan peran kepada para pemangku kepentingan dan sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/17033231/wapres-kemiskinan-tidak-bisa-dihilangkan-hanya-dengan-bansos

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke