Salin Artikel

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Diplomasi Pertahanan dan Modernisasi Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Penguatan sistem pertahanan negara menjadi salah satu perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dua tahun belakangan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berupaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk memperkuat fungsi TNI.

Terdapat dua skema yang dilakukan Prabowo. Pertama, melalui diplomasi untuk menjalin dan memperkuat kerja sama bidang pertahanan.

Prabowo kerap berkunjung ke sejumlah negara, dari China, Amerika Serikat hingga negara-negara Eropa.

Kedua, melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri. Berbagai alutsista telah diciptakan dan disebut sebagai karya anak bangsa.

Dari China hingga Amerika

Tahun pertama menjabat sebagai Menhan, Prabowo fokus memperkuat diplomasi bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat.

Tercatat, pada enam bulan pertama Prabowo berkunjung ke luar negeri.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo, untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (16/1/2020).

Diplomasi dilakukan Prabowo ke sejumlah negara besar, terutama yang memiliki pengaruh besar pada bidang pertahanan.

Negara-negara itu antara lain Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, hingga Turki.

Dalam dua dekade terakhir, China mengalami pertumbuhan pesat di bidang ekonomi dan pertahanan. Kemajuan ini juga yang menarik perhatian Prabowo.

Prabowo pernah berkunjung ke Negeri Tirai Bambu pada pertengahan Desember 2019.

Saat itu, Prabowo bertemu Menhan China Wei Fenghe. Peningkatan kerja sama kedua negara menjadi topik utama pembahasan.

Sebelum berkunjung ke China, Prabowo juga sempat bertemu dengan Wei Fenghe saat peringatan Victory Day atau hari kemenangan Uni Soviet atas Nazi, Jerman, di Rusia, pada 24 Juni 2019.

Setahun berikutnya, giliran Wei Fenghe berkunjung ke Indonesia. Ia disambut Prabowo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Wei Fenghe membahas isu-isu terbaru di Kawasan Asia-Pasifik.

Selain membahas soal kawasan, keduanya juga membahas strategi Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Kemudian, perkembangan kerja sama penanganan Covid-19 antara Indonesia dengan China.

Selain China, Prabowo juga pernah berkunjung ke Amerika Serikat, Jumat (16/10/2020). Kunjungan ini tak lain untuk memenuhi undangan Menhan AS Mark Esper.

Dalam lawatan tersebut, Prabowo disambut Mark Esper di Gedung Pentagon.

Selain berbagi pandangan mengenai keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan, keduanya secara khusus membahas mengenai peningkatan kerja sama militer dan keamanan maritim.

Prabowo juga mengapresiasi dukungan AS dalam upaya memodernisasi alutsista Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain terkait kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk taruna/kadet TNI di berbagai lembaga pendidikan militer di AS.

Selain itu, keduanya juga menyepakati untuk bekerja sama dalam rangka melakukan repatriasi jenazah tentara AS yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia II.

Hubungan harmonis Prabowo dengan AS tak berhenti di situ. Setelah Mark Esper digantikan oleh Lloyd Austin, Prabowo tetap menjalin komunikasi.

Pada Rabu (31/3/2021), Lloyd Austin pernah mengubungi Prabowo dan membicarakan beberapa hal termasuk membahas isu keamanan regional.

Isu keamanan yang dimaksud meliputi situasi yang menantang di Laut China Selatan serta kerja sama pertahanan bilateral.

Dikritik

Kunjungan Prabowo ke luar negeri ternyata menuai kritik. Saat itu, sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik langkah Prabowo yang terus berkunjung ke luar negeri.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan kunjungan ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar dia, Jumat (17/1/2020).

Tak lama, Prabowo pun menjawab kritikan tersebut dan menyatakan, kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal modernisasi alutsista.

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia menyebutkan, pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari negara lain untuk membangun kekuatan pertahanan.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain yang mau menjual alutsista kepada Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ucapnya.

Jet tempur hingga kapal perang

Indonesia sempat dikabarkan akan memboyong sejumlah alutsista mutakhir, antara lain pesawat tempur F-15 EX buatan Boeing dan Dassault Rafale yang diproduksi Dassault Aviation Perancis.

Kemudian, pesawat multi-role tanker transport, pesawat angkut C-130J, pesawat tanpa awak atau unmanned combat aerial vehicle (UCAV) dengan kemampuan medium altitude long endurance (MALE).

Merujuk dokumen Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2021, Indonesia rencananya akan memboyong 36 unit pesawat Rafale dan 8 unit pesawat F-15 EX. Diharapkan, 6 unit F-15 EX sudah tiba di Tanah Air sebelum 2022.

"Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap," ujar KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dalam sambutan pada Rapim TNI AU 2021 di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/2/2021).

KSAU menyebutkan, Prabowo telah berupaya melaksanakan diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara sahabat.

Diplomasi ini digelar guna mempercepat proses pembangunan kekuatan TNI, salah satunya yakni belanja alutsista mutakhir.

Gebrakan Prabowo oerlahan mulai menampakkan hasil. Beberapa waktu lalu, PT PAL Indonesia (Persero) mengantongi lisensi untuk memproduksi kapal perang canggih fregat Arrowhead 140 dari perusahaan Inggris, Babcock.

Penandatangan lisensi tersebut disaksikan langsung Prabowo dan Menhan Inggris, Ben Wallace di London, Inggris, Kamis (16/9/2021) malam waktu setempat.

"Kedua Angkatan Laut akan segera mengoperasikan fregat yang sama, sebuah tipe kapal perang yang dibangun dengan mengutamakan kecepatan dan kemampuan manuver," demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Jumat (17/9/2021).

Dengan lisensi itu, Inggris mempersilakan Indonesia untuk memproduksi kapal fregat Arrowhead.

Proses produksi akan dikerjakan oleh tenaga dalam negeri dengan desain khusus serta spesifikasi yang memenuhi kebutuhan TNI AL.

Pembuatan kapal mutakhir ini diklaim akan menguntungkan tenaga kerja dan perekonomian Indonesia, serta keamanan regional.

Kapal selam KRI Alugoro-405

Selain fokus membangun diplomasi, Prabowo juga mendorong potensi industri pertahanan dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran kapal selam KRI Alugoro-405.

Alugoro dibangun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui perusahaan dalam negeri PT PAL Indonesia (Persero) yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, Daweoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Adapun Alugoro ini dioperasikan Komando Armada II (Koarmada) II. Prabowo menilai kehadiran Alugoro-405 sebagai tonggak sejarah.

Sebab, untuk kali pertama galangan kapal milik perusahaan nasional, PT PAL, berhasil ikut serta dalam memproduksi kapal selam.

"Kita sadari bersama betapa pentingnya pertahanan kita. Kita sedang membangun kemampuan pertahanan kita," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/13444891/dua-tahun-jokowi-maruf-diplomasi-pertahanan-dan-modernisasi-alutsista

Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke