Salin Artikel

Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Pemerintah menyatakan, kini sudah tidak ada daerah di luar Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 4.

Berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat beberapa kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang ditetapkan dalam kategori PPKM level 3.

Hal tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 54 Tahun 2021 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (18/10/2021).

Daerah yang masuk kriteria level 3 adalah daerah yang mencatatkan kasus virus corona 50-150 per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian perawatan pasien di rumah sakit mencapai 10-30 per 100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian berkisar 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.

Berikut daftar wilayah PPKM Level 3 di Kalimantan hingga 8 November 2021:

Kalimantan Barat

1. Kabupaten Sambas
2. Kabupaten Mempawah
3. Kabupaten Sanggau
4. Kabupaten Ketapang
5. Kabupaten Sintang
6. Kabupaten Kapuas Hulu

7. Kabupaten Bengkayang
8. Kabupaten Landak
9. Kabupaten Sekadau
10. Kabupaten Melawi
11. Kabupaten Kubu Raya

Kalimantan Tengah

1. Kabupaten Kapuas
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Utara
4. Kabupaten Katingan

5. Kabupaten Seruyan
6. Kabupaten Gunung Mas
7. Kabupaten Murung Raya
8. Kabupaten Barito Timur

Kalimantan Selatan

1. Kabupaten Tanah Laut
2. Kabupaten Kotabaru
3. Kabupaten Banjar
4. Kabupaten Barito Kuala
5. Kabupaten Tapin

6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara
9. Kabupaten Tabalong
10. Kabupaten Balangan

Kalimantan Timur

1. Kabupaten Paser
2. Kabupaten Berau
3. Kabupaten Kutai Barat
4. Kabupaten Kutai Timur
5. Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kota Bontang

Kalimantan Utara

1. Kabupaten Bulungan
2. Kabupaten Malinau
3. Kabupaten Tana Tidung
4. Kota Tarakan

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/19/09030791/diperpanjang-hingga-8-november-ini-daftar-ppkm-level-3-di-pulau-kalimantan

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke