Salin Artikel

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebutkan, Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri telah menyalurkan bantuan pendidikan untuk 1.000 anak yatim duafa yang terdampak Covid-19.

Ma'ruf pun mengimbau kepada umat Islam yang mampu untuk menunaikan kewajiban berzakat, berinfak dan bersedekah melalui lembaga yang resmi dan terpercaya.

Sebab, Ia mengatakan, potensi zakat di Indonesia sangat besar, yakni sekitar Rp 300 triliun per tahun.

"Saya yakin jumlah tersebut cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan membangun kekuatan ekonomi umat, bila kita mampu merealisasikan dan mengelolanya dengan baik," ujar Ma'ruf, dalam acara Khotmil Qu'ran dan Doa Bersama 1.000 Yatim Dhuafa yang disiarkan secara daring, Sabtu (16/10/2021).

Selain itu, kata Ma'ruf, Laznas Yatim Mandiri juga memberikan beasiswa pendidikan untuk 16.145 yatim duafa dan bantuan pendidikan berasrama.

Bantuan tersebut terbagi menjadi beberapa tahap sesuai jenjang pendidikan yang tersebar di beberapa kota, seperti Rumah Kemandirian, Insan Cendekia Mandiri Boarding School, dan Mandiri Entrepreneur Center.

Ada pula bantuan berupa pendampingan ekonomi untuk keluarga yatim duafa.

Sementara itu, Ma'ruf mengungkapkan, jumlah yatim piatu di Indonesia hingga September 2021 mencapai 28.000 orang.

Angka tersebut masih terus diverifikasi bersama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

"Menurut laporan yang diterima oleh Kementerian Sosial, per September 2021 jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 28.000 anak," ucap Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/16/13295961/wapres-sebut-laznas-yatim-mandiri-telah-salurkan-bantuan-pendidikan-untuk

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke