Salin Artikel

UPDATE 15 Oktober: 267.338 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,51 Persen

Angka itu didapatkan dari pemeriksaan 91.557 spesimen dengan metode polymerase chain reaction (PCR), 175.499 spesimen tes rapid antigen, serta 282 spesimen tes cepat molekuler (TCM).

Dengan demikian, hingga Jumat (15/10/2021), telah dilakukan pemeriksaan terhadap total 42.892.863 spesimen dari 28.713.630 orang.

Positivity rate

Data Satgas Covid-19 menunjukan bahwa 180.420 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen terdiri dari 45.857 orang menggunakan real time swab tes PCR,  272 menggunakan TCM, serta 134.291 spesimen dengan metode antigen.

Hasilnya, 915 orang positif terinfeksi virus corona hari ini. Jumlah itu didapatkan dari 717 hasil swab PCR, 39 dari TCM, dan 233 dari antigen.

Berdasarkan hasil tersebut, positivity rate kasus positif Covid-19 harian adalah 0,51 persen.

Namun, jika tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, yaitu hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM, positivity rate menunjukkan angka lebih tinggi yaitu mencapai 1,64 persen.

Dengan begitu, saat ini jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 4.233.014 orang.

Sementara itu, total kasus kesembuhan di Tanah Air mencapai 4.070.807 kasus hingga hari ini.

Jumlah tersebut berdasarkan penambahan pasien sembuh sebanyak 1.408 orang dalam 24 jam terakhir.

Adapun kasus meninggal dunia dalam sehari jumlahnya bertambah 41 orang, sehingga totalnya menjadi 142.889 orang.

Berdasarkan data yang sama, saat ini terdapat 10.318 kasus aktif Covid-19. Penyebaran virus Corona terjadi di 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/17335831/update-15-oktober-267338-spesimen-diperiksa-terkait-covid-19-positivity-rate

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke