Salin Artikel

Menteri PPPA: Perempuan Harus Didorong sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan harus didorong sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi, baik di kota, desa, nasional maupun tingkat internasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam rangka peringatan Hari Perempuan Pedesaan Internasional yang jatuh pada Jumat (15/10/2021).

"Perempuan harus didorong sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi baik di kota, desa, nasional maupun global," kata Bintang, dikutip dari siaran pers, Jumat (15/10/2021).

Menurut Bintang, perempuan merupakan kunci kehidupan keluarga Indonesia secara umum. Bahkan, kata dia, Hari Perempuan Pedesaan Internasional tidak bisa dipisahkan dari isu-isu gender di tingkat desa.

Salah satu upaya untuk mendorong peran perempuan di desa sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi itu yakni dengan membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Sebab, Bintang menuturkan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan prioritas pemerintah dalam pembangunan.

"Strategi pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang," kata dia.

Selain itu, pemerintah telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.

Bintang berharap, momentum Hari Perempuan Pedesaan Internasional dapat memperkuat hak dan kewenangan desa.

Termasuk, turut mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai modal utama pembangunan desa.

"Oleh karenanya, perencanaan harus berspektif gender karena di tengah masyarakat kita masih menempatkan perempuan sebagai nomor dua," kata dia.

Adapun peringatan Hari Perempuan Pedesaan Internasional dilakukan dalam rangka memberi penghargaan bagi peran perempuan pedesaan.

Utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan pertanian, pedesaan, ketahanan pangan, dan memberantas kemiskinan pedesaan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/12455761/menteri-pppa-perempuan-harus-didorong-sebagai-penggerak-pemulihan-ekonomi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke