Salin Artikel

Pornografi Isu Global, tetapi Korban Penyebaran dan Pembuatan di Tingkat Desa

Apabila dihadapkan pada masalah tersebut, kata dia, masyarakat desa kebingungan untuk mengatasinya.

Hal itu pula yang mendasari pihaknya membentuk desa bebas dari pornografi anak bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada 2018 lalu.

"Kami percaya masalah pornografi adalah isu global, namun penyebaran, pembuatan, dan yang menjadi korban adalah di tingkat desa," kata Sofyan di acara Talkshow Pornografi Anak: Tren, Ancaman dan Strategi Penanganan di Komunitas, dikutip siaran pers, Kamis (14/10/2021).

"Masyarakat desa menjadi bingung bagaimana mengatasi masalah pornografi yang viral hanya di tingkat desa," ujar dia.

Adanya permasalahan tersebut, dinilainya menjadi landasan untuk mengadakan komunitas-komunitas di desa yang bertujuan mengatasi pornografi melalui desa/kelurahan bebas pornografi.

Menurut Sofyan, inisiatif di tingkat lokal tersebut perlu dikembangkan ke seluruh desa di Indonesia.

Apalagi, penggunaan internet saat ini sudah berkembang pesat hingga ke perdesaan.

"Mengingat penggunanaan teknologi internet saat ini semakin masif dengan adanya pembelajaran online yang semakin mempermudah jalan pelaku untuk mengakses korbannya melalui internet," ujar dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020 menunjukkan terdapat 91 anak yang menjadi korban pornografi dari media sosial.

Kemudian terdapat 389 anak pelaku kepemilikan media pornografi (HP/video, dan lainnya).

"Jumah tersebut tentu bukanlah jumlah yang senyatanya ada di lapangan karena fenomena ini seperti gunung es," kata dia.

Oleh karena itu, ujar Nahar, sejak 2018 Kementerian PPPA bekerja sama dengan ECPAT Indonesia telah membentuk 20 desa/kelurahan bebas pornografi yang berlokasi di 7 provinsi.

Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/16114661/pornografi-isu-global-tetapi-korban-penyebaran-dan-pembuatan-di-tingkat-desa

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke