Pernah Jadi Tim Kampanye, Ketua Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu Diminta Jaga Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 meminta Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027 Juri Ardiantoro menjaga netralitas.

Diketahui saat ini Juri menjabat Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sebelumnya ia pernah menjadi Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019.

"Ketua tim seleksi KPU dan Bawaslu wajib menjaga netralitas, mengedepankan independensi, menghindari adanya konflik kepentingan," kata perwakilan koalisi, Ihsan Maulana, melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10/2021).

Ihsan mengatakan, pihaknya juga meminta tim seleksi membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk memberi catatan dan masukan dalam proses seleksi.

Serta harus berkomitmen untuk menyelenggarakan proses seleksi yang mengedepankan perspektif keadilan gender.

"Tim seleksi KPU dan Bawaslu harus berkomitmen untuk menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki keahlian untuk menyelenggarakan tata kelola pemilu di tengah kompleksitas desain penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024," ujarnya.

"Dan menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas dan anti-korupsi," kata Ihsan.

Koalisi, tambah Ihsan, juga meminta tim seleksi untuk melakukan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu secara transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan.

Serta memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Adapun Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 8 Oktober 2021.

Tim seleksi tersebut berjumlah 11 orang yang di antaranya terdiri dari anggota Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) hingga mantan Komisioner KPU.

Selain Juri, ada pula Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) periode 2020-2024 Edward Omar Sharif Hiariej dan Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.