Salin Artikel

100 Juta Orang Sudah Divaksin Dosis Pertama, Pemerintah Ingatkan Masyarakat Jangan Terlena

Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 100.322.375 orang atau 48,17 persen dari target.

Data ini disampaikan Kemenkes melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip Kompas.com, Senin.

Diketahui pemerintah menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, vaksinasi dosis pertama terhadap 100 juta orang itu berhasil dicapai dalam kurun waktu 10 bulan sejak penyuntikan perdana vaksin Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 hingga 10 Oktober 2021.

Capaian ini tentunya tak bisa lepas dari peran serta seluruh bangsa Indonesia, baik dari swasta, organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Mulai dari mendatangkan vaksin ke Indonesia, distribusi vaksin, penyuntikan vaksin, hingga pengawasan proses vaksinasi melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras dalam program vaksinasi. Kolaborasi dan gotong royong jadi kunci capaian ini," kata Johnny.

Kendati demikian, kasus harian Covid-19 di Tanah Air hingga kini masih terus menanjak.

Pada Senin, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 620 kasus.

Penambahan ini menjadikan total keseluruhan kasus di Indonesia mencapai 4.228.552, terhitung sejak kali pertama diumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, positivity rate atau tingkat penularan Covid-19 0,41 persen per Senin kemarin.

Sementara itu, pemerintah juga melaporkan adanya penambahan pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 2.044 orang. Sehingga, total pasien sembuh hingga kini menembus 4.063.295.

Selain itu, sebanyak 65 orang tutup usia karena Covid-19, sehingga total jumlah kasus kematian menembus 142.716.

Dari data yang sama, pemerintah melaporkan terdapat 22.541 kasus aktif dan 368.489 orang yang berstatus suspek.

Membaik

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada minggu ini memperlihatkan angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sudah sangat baik.

Berdasarkan data Johns Hopkins University, kasus konfirmasi harian di Indonesia sebesar 4,60 kasus per 1 juta penduduk.

Ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Singapura (541,9 kasus), Inggris (525,3 kasus), Malaysia (277,7 kasus), dan Philipina (95,55 kasus) per 1 juta penduduk.

“Terlihat juga dari data NIKKEI Covid-19 Recovery Index, peringkat Indonesia (per 6 Oktober 2021) menjadi ranking 54. Membaik dari posisi 31 Juli ranking 114 dan posisi 31 Agustus ranking 92," kata Airlangga, dalam konferensi pers, Senin.

"Posisi peringkat ini juga lebih baik dari semua negara ASEAN lainnya, seperti Singapura di peringkat 70, Malaysia peringkat 102, dan Thailand ranking 109,” lanjutnya.

Sementara itu, persentase recovery rate (RR) Nasional adalah 96,05 persen dan Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,37 persen, sementara persentase penurunan Kasus Aktif secara nasional adalah -94,55 persen.

Jangan lepas kendali

Seiring menurunnya kasus Covid-19, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak lepas kendali dengan penyebaran virus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tidak lepas kendali menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang membaik.

Presiden, menurutnya, meminta angka penularan Covid-19 ditekan serendah mungkin dalam waktu yang lama.

"Dalam arahannya, presiden mengingatkan kepada kami para pembantunya agar jangan jadi lepas kendali di tengah situasi seperti sekarang ini," ujar Luhut, dalam konferensi pers, Senin.

"Pertahankan kasus serendah mungkin dalam waktu lama dan harus secara konsisten," lanjutnya.

Luhut pun mengingatkan masyarakat tidak terlena dengan perbaikan kondisi pandemi di Indonesia.

Dia menuturkan, jangan sampai ada euforia berlebihan sehingga memicu berbagai aktivitas yang berpotensi melupakan protokol kesehatan.

"Saya tentu terus mengajak kita semua seluruh masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini. Jangan kita euforia merayakan sedemikian rupa sehingga sebuah kondisi dapat terjadi karena kelalaian-kelalaian kita," tegas Luhut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/07191231/100-juta-orang-sudah-divaksin-dosis-pertama-pemerintah-ingatkan-masyarakat

Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke