Salin Artikel

Pelonggaran Kegiatan Masyarakat Jangan Buru-buru, Epidemiolog: Berisiko jika Dilakukan Terlalu Dini

Saat ini, pemerintah memang telah memberi sejumlah relaksasi di beberapa daerah yang level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) nya kecil seiring menurunnya kasus Covid-19.

"Effort pemerintah yang menurut saya berisiko itu adalah ketika ada pelonggaran-pelonggaran besar dilakukan terlalu dini," kata Pakar Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman kepada Kompas.com, Minggu (10/10/2021).

Contoh pelonggarannya, kata Dicky, diadakannya kembali event-event yang berpotensi mengumpulkan banyak massa.

Menurutnya, hal tersebut sebaiknya belum dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini yang baru mereda.

"Bukan tidak boleh, tapi saat ini kita fondasinya belum kuat dan terlalu buru-buru," ujar dia.

Dicky menilai, seharusnya untuk memberikan pelonggaran berupa pelaksanaan event seperti demikian harus ditahan terlebih hingga waktu yang tepat.

Sebab, kata dia, orang yang bepergian namun belum divaksinasi Covid-19 secara lengkap masih banyak.

Setidaknya masih ada 70 persen lebih orang yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Di samping itu, adanya varian baru Covid-19 yang semakin banyak juga membuat riskan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

"Ini menjadi kombinasi ideal untuk terjadinya gelombang ketiga," kata dia.

Meskipun kemungkinan adanya gelombang ketiga Covid-19 di Tanah Air bukan hal yang bisa dihindari, ujar Dicky, akan tetapi seluruh pihak dapat mengupayakan agar dampaknya tidak terlalu besar.

Cara agar dapat menekan dampak besar dari kemunginan adanya gelombang ketiga tersebut adalah dengan tetap mengombinasikan 3T, 5M, dan vaksinasi secara kuat.

"Pelonggaran (dilakukan) bertahap, jangan buru-buru," kata dia.

Selain itu terhadap rencana pembukaan wisata Bali untuk wisatawan mancanegara, Dicky mengusulkan agar tidak terlalu awal dilaksanakan.

"Harus dipastikan dulu siap dari semua aspeknya, karena bagaimana pun status perbaikan ini sebaiknya ditunggu satu bulan baru melakukan pelonggaran bertahap," kata dia.

Dicky mengatakan, sebelum pembukaan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tren Covid-19 stabil dan terus membaik.

Sebab apabila baru dua minggu penerapan PPKM dan sudah dilakukan pelonggaran yang cukup besar, maka hal tersebut dinilainya masih rawan.

"Apalagi kalau kapasitas testing, tracing-nya belum memadai, belum sesuai dengan eskalasi pandemi atau baru beberapa waktu saja meningkatnya, ini sangat rawan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/10/15431961/pelonggaran-kegiatan-masyarakat-jangan-buru-buru-epidemiolog-berisiko-jika

Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke